PALU, Radar Sulteng – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat sekitar 50 hingga 60-an laporan yang diterima. Mayoritas pengaduan tersebut berkaitan dengan pemadaman listrik yang dinilai tidak sesuai jadwal.
Ketua YLKI Sulteng, Salman Hadiyanto, S.H., M.H., M.Ed., mengatakan, keluhan masyarakat umumnya menyangkut pemadaman listrik yang terjadi di luar waktu yang telah diinformasikan oleh pihak PLN.
Menurutnya, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan. Apabila pemadaman terjadi dalam kondisi normal, tanpa alasan yang jelas serta tanpa pemberitahuan, masyarakat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PLN.
“Kalau dalam kondisi normal, konsumen bisa meminta ganti rugi. Itu merupakan bentuk tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,” jelasnya saat wawancara, Senin (9/11/2026) di Palu.
Begitupun juga konsumen yang mengalami kerusakan peralatan elektronik akibat gangguan listrik dapat mengajukan penggantian biaya perbaikan atau servis kepada PLN.
Namun, pengajuan tersebut harus disertai bukti dan dilakukan secara jujur. Konsumen diminta mengajukan biaya perbaikan untuk kerusakan yang benar-benar terjadi akibat gangguan listrik, bukan kerusakan lama yang kemudian diklaim sebagai dampak pemadaman.
“Jangan sampai alat yang sudah lama rusak justru diajukan untuk mendapatkan ganti rugi. Itu namanya penipuan. Pengajuan biaya servis juga harus dilakukan melalui tempat servis yang memiliki izin dan terdaftar,” tegasnya.
Terkait persoalan pemadaman bergilir, Salman menilai masyarakat juga perlu melihat persoalan secara menyeluruh. Sebab, pemadaman listrik tidak selalu disebabkan oleh kelalaian penyedia listrik, tetapi dapat dipengaruhi berbagai faktor teknis maupun nonteknis.
Faktor teknis yaitu diantaranya gangguan jaringan, distribusi, mesin pembangkit. Sementara factor non teknis seperti faktor alam seperti banjir, tanah longsor, dan kemarau Panjang yang diluar jangkauan manusia.
“Jika faktor teknis dalam kondisi normal, maka sudah diatur dalam undang-undang, maksimal empat jam durasi pemadaman. Lebih dari itu bisa mendapatkan kompensasi,” ujar Salman.
Berdasarkan informasi yang diterima dari PLN kepada YLKI, salah satu penyebab utama pemadaman saat ini adalah berkurangnya debit air sungai yang menjadi sumber operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Selain itu, terdapat gangguan trip pada sejumlah pembangkit lain, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
“Harus dilihat dulu penyebab pemadamannya karena apa. Kalau kendalanya memang seperti itu, siapa pun pengelola listriknya tentu harus membagi daya yang tersedia. Itulah yang kemudian menyebabkan pemadaman bergilir,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat Sulteng. Sejumlah pembangkit terhubung dalam sistem interkoneksi yang juga memasok kebutuhan listrik tiga provinsi lainnya, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Meski demikian, Salman menilai pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih aktif dalam mencari solusi atas persoalan kelistrikan tersebut.
Menurutnya, Gubernur Sulteng perlu menginisiasi koordinasi dengan para kepala daerah di wilayah yang terhubung dalam sistem kelistrikan tersebut, mengingat Sulteng memiliki sejumlah pembangkit besar yang memasok kebutuhan listrik lintas provinsi.
“Tantangan gubernur sekarang, harusnya gubernur juga berbicara dan mengambil peran. Panggil kepala daerah yang wilayahnya mendapatkan pasokan dari sistem kelistrikan ini, sehingga persoalannya bisa dibicarakan bersama,” katanya. (bar)
