PALU, Radar Sulteng – Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) sekaligus sekretaris komisi III DPRD Sulteng. Muhammad Safri, mempertanyakan dampak nyata dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang nilainya mencapai hampir Rp4.097 triliun bagi daerah, khususnya Sulteng. Baginya, besaran belanja negara dan target pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan anggaran yang lebih penting adalah kontribusinya terhadap pembangunan dan layanan publik di tingkat daerah.
“Kalau APBN kita hampir Rp4.100 triliun dan disebut ekspansif, pertanyaannya sederhana, seberapa besar dampaknya bagi daerah? Khususnya Sulawesi Tengah yang selama ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui sumber daya alam dan hilirisasi,” ungkap Safri saat diwawancarai melalui telepon, Kamis (03/09/2026).
Safri menyebut Sulteng menyumbang peran strategis bagi perekonomian nasional lewat sektor pertambangan, kawasan industri, dan hilirisasi yang tumbuh pesat, khususnya di Morowali dan Morowali Utara. Ia mengingatkan agar geliat ekonomi ini tidak semata dilihat dari sisi investasi dan volume produksi, tetapi harus dibarengi kapasitas fiskal daerah yang cukup untuk menopang berbagai beban pembangunan yang timbul dari pertumbuhan tersebut.
Ia meminta agar pembahasan RAPBN 2027 tidak berhenti pada angka-angka makro seperti laju pertumbuhan ekonomi, total belanja negara, maupun besaran Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional. Yang perlu dipastikan, menurutnya, adalah apakah rumus transfer ke daerah sudah mengakomodasi perbedaan kontribusi dan kebutuhan tiap wilayah. Ia mencontohkan, daerah seperti Sulteng memerlukan alokasi anggaran yang layak karena pertumbuhan ekonominya juga memunculkan konsekuensi di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga pelayanan publik.
“Yang harus dilihat bukan hanya berapa besar APBN secara nasional, tetapi berapa besar ruang fiskal yang benar-benar tersedia bagi daerah untuk membangun,” ujanya.
Di luar persoalan ruang fiskal, Safri menyinggung kewajiban pemerintah pusat yang belum tuntas terhadap daerah, yakni kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) Sulteng untuk tahun 2023 dan 2024 yang ditaksir mencapai sekitar Rp523,7 miliar. Baginya, ini bukan sekadar catatan administratif, melainkan menyangkut langsung kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan. Ia menilai, jika kewajiban ini diselesaikan, daerah otomatis memperoleh tambahan ruang fiskal untuk memperkuat infrastruktur dan layanan publik.
“Kalau hak daerah diselesaikan, pemerintah daerah punya ruang lebih besar untuk bergerak. Infrastruktur bisa diperkuat, pelayanan publik ditingkatkan dan program pembangunan bisa berjalan,” jelasnya.
Safri juga mendorong agar kebijakan hilirisasi dievaluasi dari perspektif keadilan fiskal, bukan sekadar dilihat dari besaran investasi, capaian produksi, atau volume ekspor. Ia menegaskan, pemerintah pusat perlu memastikan wilayah yang menjadi lokasi aktivitas industri turut menikmati manfaat yang setara — mengingat Sulawesi Tengah bukan cuma pemasok bahan mentah, melainkan juga rumah bagi proses pengolahan, kawasan industri, penyerapan tenaga kerja, dan roda ekonomi berskala besar. Kondisi ini, menurutnya, menjadi dasar kuat untuk meninjau ulang pola hubungan keuangan pusat-daerah, terutama bagi wilayah yang menjadi sumber daya alam sekaligus pusat hilirisasi.
Meski begitu, Safri menegaskan tidak sedang menolak semangat optimisme dan ekspansif dari RAPBN yang disusun pemerintah. Yang ia tekankan, kebijakan itu harus benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat di daerah.
“Optimisme itu penting. Tetapi bagi kami di daerah, ukuran akhirnya adalah manfaat. Apakah jalan dibangun, sekolah diperbaiki, rumah sakit diperkuat, pelayanan publik meningkat dan masyarakat merasakan dampak pertumbuhan ekonomi,” tegas Safri.
Sebagai salah satu bagian dari DPRD Sulteng, Ia menutup dengan menegaskan bahwa kritiknya merupakan bentuk kontrol publik dan bagian dari memperjuangkan kepentingan daerah, bukan ditujukan pada figur tertentu, termasuk para wakil rakyat asal Sulteng di DPR RI.
“Kami tentu menghargai setiap perjuangan anggota DPR RI Dapil Sulteng. Tetapi sebagai bagian dari kontrol publik dan aspirasi daerah, kita harus terus mengingatkan bahwa Sulteng membutuhkan kebijakan fiskal yang semakin adil. Ini bukan soal siapa yang berbicara, tetapi bagaimana kebijakan negara benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Sulteng,”tutupnya. (ZAR)
