PALU, Radar Sulteng – Mahasiswa Universitas Tadulako (Untad) mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah mengusut tuntas dugaan korupsi dalam proyek rehabilitasi toilet di 11 fakultas Universitas Tadulako.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang dikemas melalui forum mimbar bebas, Jalan Soekarno Hatta, Selasa malam (18/8/2026).
Aksi berlangsung selepas Magrib dan diikuti sejumlah mahasiswa yang menyuarakan berbagai persoalan, baik di lingkungan kampus maupun kebijakan pemerintah pusat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti proyek rehabilitasi toilet 11 fakultas di Untad yang menggunakan anggaran sekitar Rp7 miliar.
Mereka meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada informasi awal, tetapi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban proyek tersebut.
Mahasiswa menilai besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan rehabilitasi toilet perlu dibuka secara transparan kepada publik. Terlebih, proyek tersebut menjadi sorotan setelah muncul pertanyaan mengenai kesesuaian antara nilai pekerjaan dengan kondisi fisik serta item pekerjaan yang dilakukan.
Selain soal toilet atau WC, para mahasiswa juga meminta disusut dugaan korupsi lainnya di Untad seperti dugaan korupsi tender pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran 2024, juga temuan lainnya pengadaan mesin atau alat laboratorium
Dalam forum mimbar bebas itu juga mahasiswa meminta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan diperiksa untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara.
“Polda Sulteng harus mengusut tuntas dugaan korupsi dalam proyek WC 11 fakultas Untad. Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi polemik tanpa ada kejelasan proses penegakan hukumnya,” demikian salah satu tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam forum tersebut.
Forum mimbar bebas itu tidak hanya membahas persoalan di lingkungan Untad. Mahasiswa juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan Presiden, termasuk program nasional yang dinilai perlu dikaji dan diawasi.
Salah satu program yang turut diprotes dalam aksi tersebut adalah program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes). Mahasiswa mempertanyakan arah dan implementasi program nasional tersebut serta meminta pemerintah memastikan program yang menggunakan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bagi mahasiswa, kebijakan pemerintah harus tetap mendapat pengawasan publik, termasuk dari kalangan akademisi dan mahasiswa. Mereka menilai kritik merupakan bagian dari kontrol sosial untuk memastikan program pemerintah berjalan transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Aksi berlangsung dalam suasana forum terbuka. Mahasiswa secara bergantian menyampaikan pandangan dan tuntutan terkait persoalan kampus maupun kebijakan nasional. (bar)
