PALU, – Perjuangan pelajar SMP Negeri Satu Atap Batui (SMPN 5 Batui), Kabupaten Banggai, yang setiap hari harus menyeberangi Sungai Wilayah Konservasi Maleo Sambal (KWS) untuk menuju sekolah kembali ramai diperbincangkan.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih lambannya pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan dasar masyarakat.
Aktivis Sulawesi Tengah asal Luwuk, Asrudin Rongka, meminta Pemerintah Kabupaten Banggai tidak lagi sebatas memberikan janji, tetapi segera merealisasikan pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat.
“Jangan banyak janji. Masyarakat tidak membutuhkan lagi wacana, tetapi membutuhkan tindakan nyata. Persoalan ini sudah lama terjadi dan sempat viral sejak 2023, namun sampai sekarang anak-anak masih harus menghadapi risiko saat berangkat sekolah,” ujar Asrudin kepada Radar Sulteng, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, akses pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah. Ia menilai, kondisi pelajar yang harus menyeberangi sungai dengan bantuan guru memperlihatkan adanya persoalan serius dalam penyediaan infrastruktur dasar.
“Anak-anak ini sedang memperjuangkan masa depan mereka. Mereka seharusnya mendapat akses sekolah yang aman, bukan harus mempertaruhkan keselamatan hanya untuk mengikuti pelajaran,” katanya.
Asrudin juga menyoroti kecepatan Pemerintah Kabupaten Banggai dalam merespons sejumlah kebutuhan hibah untuk aparat penegak hukum (APH), dibandingkan dengan persoalan masyarakat yang menurutnya berjalan lebih lambat.
“Ketika ada permintaan hibah dari APH, pemerintah daerah bisa bergerak cepat. Tetapi ketika masyarakat membutuhkan fasilitas dasar seperti jembatan, prosesnya justru terkesan lambat. Pemerintah harus menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat juga menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Ia menekankan, kritik tersebut bukan untuk membandingkan kepentingan antarinstansi, melainkan mengingatkan agar pemerintah memiliki kepekaan yang sama terhadap kebutuhan warga.
“Semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik tentu penting, termasuk APH. Namun kebutuhan langsung masyarakat seperti akses pendidikan dan keselamatan warga juga tidak boleh dikesampingkan dan harus diutamakan,” ujarnya.
Asrudin berharap Pemkab Banggai segera melakukan kajian teknis dan menyiapkan langkah penganggaran pembangunan jembatan. Jika kemampuan APBD terbatas, pemerintah daerah dapat membuka ruang koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun pemerintah pusat.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian. Jangan sampai persoalan ini terus muncul setiap tahun tanpa penyelesaian,” tambahnya.
Diketahui, pelajar dari empat desa di kawasan Masungkang, Kecamatan Batui Selatan, harus menyeberangi Sungai Wilayah Konservasi Maleo Sambal (KWS) untuk menuju SMP Negeri Satu Atap Batui di Desa Ondo-Ondolu, Kecamatan Batui.
Pemda Banggai juga sebelumnya menyatakan telah menganggarkan perencanaan atau Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan jembatan. Namun, hingga kini, jembatan yang dinantikan masyarakat belum juga terwujud. Belum ada kepastian kapan pembangunan fisik jembatan akan dimulai.
Dalam video yang kembali beredar di media sosial, para pelajar terlihat saling bergandengan tangan dan dibantu para guru saat menyeberangi sungai. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan permanen agar aktivitas pendidikan dan mobilitas masyarakat dapat berlangsung lebih aman dan layak. (bar)
