Posisi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Jakarta, – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, S.Sos., M.Si, mendapat kehormatan menjadi salah satu narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Dalam forum bertema “Reformulasi Desain Desentralisasi Politik: Menuju Asimetrisme dan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif” tersebut, Anwar Hafid dipercaya mewakili perspektif pemerintah daerah untuk membahas dua isu strategis, yakni pemilihan kepala daerah secara langsung dan posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
FGD yang digelar DPD RI itu merupakan bagian dari upaya merumuskan desain baru desentralisasi politik Indonesia yang lebih efektif dan adaptif terhadap keragaman karakteristik daerah. Forum ini juga akan mengkaji berbagai bentuk kekhususan dan keistimewaan daerah yang selama ini berkembang melalui sejumlah regulasi khusus, seperti Aceh, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Daerah Khusus Jakarta.
Dalam keterangannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa dirinya diundang bukan untuk membahas persoalan fiskal daerah, melainkan fokus pada sistem politik pemerintahan daerah.
“Jadi saya diundang sebagai narasumber dengan dua materi yakni tentang pemilihan langsung kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, dan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jadi bukan soal fiskal,” ujar mantan kepala desa yang kini menjabat Gubernur Sulawesi Tengah itu.
FGD tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa desentralisasi Indonesia tidak lagi dapat dipahami hanya melalui kerangka umum otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam praktiknya, sejumlah daerah memiliki pengaturan khusus dan istimewa dengan karakter kelembagaan yang berbeda.
DPD RI menilai asimetrisme yang berkembang selama ini lebih banyak lahir sebagai respons atas tekanan politik, penyelesaian konflik, atau akomodasi kepentingan elite daerah, ketimbang dirancang melalui kerangka kelembagaan yang utuh dan konsisten. Akibatnya, belum terdapat batasan yang jelas mengenai aspek-aspek pemerintahan yang harus diatur secara seragam maupun yang memerlukan perlakuan berbeda.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah desain rekrutmen kepala daerah. DPD RI menilai praktik pilkada yang diterapkan secara seragam di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum tentu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Bahkan, dalam sejumlah kasus, hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota justru diwarnai konflik kewenangan dan rivalitas politik.
Kondisi tersebut semakin kompleks karena gubernur memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai kepala daerah otonom yang dipilih langsung oleh rakyat dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dualitas peran ini dinilai sering menimbulkan pertanyaan mengenai garis pertanggungjawaban, distribusi kewenangan, hingga efektivitas koordinasi pemerintahan.
Dalam forum tersebut, Anwar Hafid dijadwalkan memberikan pandangan terkait efektivitas pilkada langsung, legitimasi politik kepala daerah, hingga relevansi posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di tengah dinamika hubungan pusat dan daerah.
FGD DPD RI akan menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas sebagai keynote speaker, Ketua Komisi II DPR RI, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, akademisi dan pegiat pemilu Titi Anggraini, serta Kepala Pusat Riset Politik dan Pemerintahan BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko.
Sementara peserta yang diundang berasal dari berbagai pemangku kepentingan, seperti Kemendagri, Bappenas, KPU, Bawaslu, CSIS, Perludem, Habibie Center, CELIOS, asosiasi pemerintah daerah, asosiasi DPRD, hingga lembaga riset media nasional. (bar/*)
