Prof Ahlis Djirimu : Perlu Memastikan Pertumbuhan Ekonomi Menjadi Inklusif Secara Spasial
PALU, – Ekonom Universitas Tadulako Prof Moh Ahlis Djirimu, menilai perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan, meski berada di
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bagian dari proses menuju titik keseimbangan baru dalam struktur ekonomi daerah yang selama ini sangat bergantung pada sektor pertambangan dan industri pengolahan.
Guru Besar Bidang Ekonomi Internasional dan Local Expert Provinsi Sulawesi Tengah dan Regional Expert Sulawesi Kementerian Keuangan RI menjelaskan, Sulawesi Tengah bersama Provinsi Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini memiliki pola pembangunan ekonomi yang serupa, yakni bertumpu pada transformasi dari sektor pertambangan dan penggalian menuju sektor industri pengolahan.
“Laju pertumbuhan ekonomi ketiga daerah ini memang didorong sektor pertambangan dan industri pengolahan, namun secara relatif belum inklusif dan masih bersifat a-spasial. Kondisi inilah yang disebut sebagai paradoks pertumbuhan,” ujarnya.
Ia mengatakan, masyarakat selama ini memahami bahwa sektor pertambangan logam dasar, khususnya nikel, menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Tengah. Kebijakan hilirisasi yang diterapkan pemerintah turut meningkatkan nilai tambah komoditas tambang dari hanya berbentuk ore saprolit dan limonit menjadi produk turunan bernilai tinggi.
Menurutnya, hilirisasi telah menghasilkan berbagai produk turunan seperti nickel pig iron, nickel alloy, mixed hydroxide precipitate (MHP), hingga nickel mangan cobalt (NMC) yang menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik atau electric vehicle.
“Produk seperti NMC memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi dibandingkan bahan mentahnya,” jelasnya.
Selain hilirisasi, ia menilai pendalaman dan keterkaitan antarsektor juga sangat penting untuk memperkuat struktur ekonomi daerah. Keterhubungan sektor pertambangan dengan industri pengolahan, listrik, gas, dan air minum dinilai mampu memperkuat mekanisme rantai pasok dalam perekonomian Sulawesi Tengah.
Di sisi penerimaan perpajakan, Ahlis menyebut sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penyumbang terbesar terhadap penerimaan ekonomi daerah, mencapai sekitar 41 persen. Setelah itu disusul sektor pemerintahan dan perdagangan lainnya.
Menariknya, sektor pertanian berada di posisi keenam dalam kontribusi penerimaan perpajakan, sedangkan industri pengolahan justru berada di posisi kesembilan karena sifat industrinya yang cenderung padat modal.
Pada sisi permintaan, ekonomi Sulawesi Tengah ditopang oleh perdagangan, investasi, dan belanja pemerintah. Namun efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah menyebabkan perlambatan belanja daerah sehingga ikut mempengaruhi laju ekonomi.
Ia juga menyoroti faktor domestik dan eksternal yang mempengaruhi kontraksi ekonomi Sulawesi Tengah. Faktor domestik terkait kredibilitas kebijakan yang memicu distrust atau penurunan kepercayaan di dalam negeri, sementara faktor eksternal dipengaruhi fenomena greenback effect, yakni arus modal yang kembali ke negara-negara maju.
Meski demikian, kontribusi ekonomi Sulawesi Tengah terhadap ekonomi nasional mengalami peningkatan dari 1,69 persen menjadi 1,72 persen.
“Yang paling penting bagi pemerintah daerah adalah memastikan pertumbuhan ekonomi menjadi inklusif secara spasial, karena terdapat interaksi saling memperkuat maupun saling melemahkan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan,” katanya.
Pandangan Prof Ahlis menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemendagri RI pada Senin, 18 Mei 2026.
Tito Karnavian menyoroti, realisasi pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah yang mencatatkan angka tinggi secara nasional, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Meski sukses menduduki peringkat tertinggi nasional, pertumbuhan ekonomi tiga daerah itu dinilai belum ideal karena masih bergantung pada sektor pertambangan.
Hal itu diungkapkan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube Kemendagri RI pada Senin, 18 Mei 2026.
Tito menjelaskan, daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi seperti Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah, rata-rata didongkrak oleh sektor pertambangan.
Tito menyebut, pertumbuhan yang didorong oleh sektor padat modal seperti tambang tidak menggambarkan pemerataan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. (bar)
