Oleh: Prof. Dr. Muhtar Lutfi, SE., M.Si.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako
PTN-BLU atau Sekadar Label Tanpa Makna?
Universitas Tadulako hari ini menghadapi sebuah ironi besar. Di atas kertas, Untad menyandang status Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang Unggul. Status ini seharusnya memberi kebebasan, kelincahan, dan keberanian untuk bergerak cepat menghadapi tantangan zaman. Namun kenyataan di lapangan justru memperlihatkan wajah lain: birokrasi yang makin gemuk, rantai administrasi yang mencekik dan sering kali tanpa kepastian, demikian pula sentralisasi kekuasaan keuangan yang membuat fakultas hanya menjadi “pelaksana tanpa kuasa”.
Alih-alih menjadi kampus modern yang adaptif, Untad perlahan terjebak dalam pola lama: semua harus menunggu restu pusat, semua harus melewati meja demi meja, revisi demi revisi, hingga momentum akademik mati perlahan di lorong birokrasi. Pertanyaannya sederhana namun menyakitkan: Untuk apa menyandang status PTN-BLU Unggul jika praktiknya masih lebih kaku dibanding institusi birokrasi biasa?
Birokrasi yang Membunuh Kecepatan dan Kreativitas
Hari ini, sebuah program studi yang ingin menghadirkan profesor internasional, mengirim dosen untuk publikasi, atau menjalankan kegiatan akademik strategis harus melalui prosedur panjang yang melelahkan. Proposal bergerak lambat dari jurusan ke fakultas, lalu tersangkut lagi di selera pejabat rektorat. Minggu berganti bulan. Momentum hilang. Kesempatan kolaborasi internasional lenyap. Dosen kehilangan energi untuk berinovasi karena terlalu lama berhadapan dengan sistem yang tidak percaya pada unit kerjanya sendiri dan membatasi kinerja, kapasitas, atau perlambatan sistematis secara keseluruhan. Hadirlah penyakit birokrasi yang dikenal dengan istilah “bottleneck”.
Yang lebih ironis, secara simultan fakultas dituntut untuk tunduk dan patuh pada rezim algoritma metrik; mencapai akreditasi unggul, meningkatkan peringkat, memenuhi IKU kementerian, menghasilkan publikasi internasional, dan membangun reputasi global, tetapi alat untuk bergerak justru dikendalikan sepenuhnya oleh pusat. Ini seperti meminta seseorang memenangkan perlombaan sambil kedua kakinya diikat.
Fakultas diberi beban, tetapi tidak diberi kewenangan. Dekan diminta bertanggung jawab atas prestasi, tetapi tidak memiliki kontrol penuh terhadap sumber daya untuk mencapainya. Inilah bentuk ketimpangan struktural yang selama ini dipelihara secara diam-diam dan dilanggengkan untuk menimbulkan situasi ketergantungan pada rezim manajerial kampus.
Sentralisasi yang Melahirkan Ketidakpercayaan
Model pengelolaan saat ini secara tidak langsung mengandung pesan yang sangat problematik: pusat lebih percaya birokrasi daripada kapasitas akademik fakultasnya sendiri. Padahal fakultas adalah jantung universitas. Fakultaslah yang memahami kondisi laboratorium, kebutuhan mahasiswa, tekanan akreditasi, hingga dinamika riset di lapangan. Namun anehnya, keputusan-keputusan mendasar justru tersandera oleh meja administrasi yang jauh dari realitas akademik sehari-hari.
Akibatnya bukan hanya keterlambatan anggaran. Yang hancur adalah kultur akademik itu sendiri. Dosen mulai kehilangan semangat karena inovasi selalu diperlambat. Sementara pada sisi lain beban administrasi dosen semakin bertambah dan mencekik, seakan tak peduli bahwa pelaksanaan Tri Dharma itu sendiri sesungguhnya adalah beban maha berat bagi dosen yang juga manusia biasa. Konsekuensinya, kultur tradisi ilmiah sekarat. Program strategis kehilangan momentum. Kegiatan akademik dipadatkan menjelang akhir tahun hanya demi mengejar serapan anggaran. Kualitas dikorbankan demi formalitas administrasi belaka. Akhirnya, seluruh sumber daya universitas sibuk memenuhi tuntutan administratif, tetapi kehilangan ruh keilmuan yang terjadi justru di rumah ilmu pengetahuan.
BLU Jangan Berubah Menjadi “Birokrasi Layanan Umum”
Peraturan pemerintah tentang BLU jelas dibuat untuk menciptakan fleksibilitas, efisiensi, dan produktivitas. Tetapi yang terjadi di Untad justru sebaliknya: lahir “birokrasi dalam birokrasi”. Status BLU yang seharusnya menjadi mesin percepatan kini terancam berubah hanya menjadi simbol administratif tanpa keberanian reformasi. Jika semua keputusan tetap dipusatkan, jika fakultas tetap diperlakukan sekadar pelaksana teknis tanpa otonomi, maka Untad sedang berjalan mundur di tengah kompetisi perguruan tinggi yang semakin brutal.
Kampus lain bergerak cepat membangun jejaring global, mempercepat riset, dan memberi ruang inovasi bagi fakultasnya. Sementara kita masih sibuk mengurus alur disposisi dan menunggu pencairan yang tidak kunjung tiba.
Visi Desentralisasi Tata Kelola: Saatnya Mengakhiri Paradigma Kontrol Berlebihan
Sudah saatnya Untad berhenti memelihara paradigma lama yang melihat kontrol sebagai satu-satunya bentuk tata kelola. Kontrol yang berlebihan tidak melahirkan kualitas. Ia hanya melahirkan ketakutan, ketergantungan, dan stagnasi. Yang dibutuhkan Untad hari ini bukan sentralisasi yang menumpuk kuasa di satu titik, melainkan keberanian untuk mempercayai fakultas sebagai motor utama universitas.
Desentralisasi bukan ancaman. Desentralisasi adalah syarat agar universitas bisa hidup. Fakultas harus diberi ruang untuk bergerak cepat, mengambil keputusan strategis, mengelola anggaran secara mandiri, dan bertanggung jawab penuh atas hasilnya. Rektorat tidak perlu menjadi “penjaga pintu pencairan”, tetapi harus bertransformasi menjadi pengarah strategi dan pengawas mutu.
Kepercayaan harus menjadi fondasi baru tata kelola Untad. Karena universitas besar tidak dibangun oleh birokrasi yang takut kehilangan kontrol, tetapi oleh keberanian memberi ruang kepada orang-orang yang bekerja paling dekat dengan realitas akademik.
Masa Depan Untad Sedang Dipertaruhkan
Untad tidak sedang menghadapi sekadar persoalan administrasi keuangan. Yang dipertaruhkan adalah masa depan institusi ini sendiri. Apakah Untad akan menjadi universitas yang lincah, modern, inovatif, dan kompetitif? Ataukah tetap terjebak dalam budaya birokrasi lamban yang perlahan mematikan daya hidup akademiknya sendiri? Sejarah kampus ini akan ditentukan oleh keberanian untuk berubah.
Karena jika reformasi tata kelola terus ditunda, maka yang paling dirugikan bukan hanya dosen atau fakultas, tetapi generasi mahasiswa yang kehilangan hak mendapatkan ekosistem pendidikan yang sehat, bersih, cepat dan progresif. Sudah waktunya Untad memilih: bertahan dalam kenyamanan kontrol lama, atau bergerak menuju masa depan yang lebih berani [selesai].(*)
