Novalina: Gubernur Sangat Bangga Pramuka, Tidak Ada Niat Batasi Ruang Gerak
PALU, — Menanggapi polemik hilangnya anggaran Pramuka Kwartir Daerah (Kwarda) Sulawesi Tengah sebesar Rp1,5 miliar dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2026 yang sebelumnya dipersoalkan pengurus Kwarda, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Daerah (Sekprov) Dr. Novalina, MM, melalui Humas Media BERANI persoalan hilangnya anggaran masih dikomunikasikan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pengurus Kwarda Pramuka Sulteng mengaku kecewa atas hilangnya anggaran tersebut karena dikhawatirkan berdampak pada rencana keikutsertaan sekitar 600 peserta Pramuka Sulteng pada Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta Timur. Bahkan, Wakil Ketua Bidang Hukum, Organisasi, Pengembangan dan Perencanaan Kwarda Pramuka Sulteng, Abdurrachman M. Kasim, menyatakan akan melayangkan somasi kepada Gubernur Sulteng terkait persoalan tersebut.
Menanggapi hal itu, Sekprov Sulteng Dr. Novalina selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menegaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan bukan untuk menghilangkan dukungan terhadap Gerakan Pramuka, melainkan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi fiskal daerah.
Menurut Novalina, saat ini seluruh pemerintah daerah di Indonesia menghadapi penyesuaian keuangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 terkait Transfer Keuangan Daerah (TKD).
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadapi efisiensi anggaran sekitar Rp1,2 triliun atau kurang lebih 25 persen dari total APBD Tahun 2026. Kondisi ini mengharuskan kami melakukan penataan ulang anggaran sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Novalina.
Ia menegaskan, kebijakan penyesuaian anggaran tersebut bukan berarti pemerintah daerah mengabaikan keberadaan Gerakan Pramuka. Justru menurutnya, Gubernur Sulteng H. Anwar Hafid memiliki komitmen kuat dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan.
“Bapak Gubernur sangat mencintai dan membanggakan Gerakan Pramuka. Tidak ada niat untuk membatasi ruang gerak Pramuka. Komitmen pemerintah untuk mendukung kegiatan Pramuka tetap ada,” ujarnya.
Lebih lanjut, Novalina menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi langsung dengan Ketua Kwarda Pramuka Sulteng, Dr. Hj. Vera Rompas Mastura, M.Si, guna mencari solusi terbaik terhadap persoalan anggaran tersebut.
Menurutnya, komunikasi antara pemerintah daerah dan Kwarda berlangsung secara intensif dalam suasana kekeluargaan, dengan tujuan agar kegiatan strategis Pramuka tetap dapat terlaksana meski dalam kondisi fiskal yang terbatas.
“Kami telah melakukan komunikasi yang sangat bersahabat dan intensif dengan Ketua Kwarda. Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan moril maupun materil, tentu dengan menyesuaikan kondisi fiskal daerah,” tegasnya.
Terkait rencana somasi yang akan dilayangkan pengurus Kwarda, Novalina menyatakan pemerintah menghormati setiap aspirasi yang disampaikan, namun tetap mengedepankan penyelesaian melalui dialog dan musyawarah.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang sejuk dan musyawarah. Semangat kekeluargaan harus tetap dijaga agar energi kita bisa difokuskan untuk pembangunan daerah dan pembinaan generasi muda,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga berharap proses penyesuaian anggaran yang tengah dilakukan dapat dipahami sebagai langkah menjaga stabilitas fiskal daerah, sekaligus tetap membuka ruang solusi agar kegiatan penting seperti Jambore Nasional tetap dapat diikuti oleh Pramuka Sulawesi Tengah. (bar)
