PALU – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Tim Penerangan Hukum (Penkum) kembali menggelar kegiatan penerangan hukum dengan menyasar kalangan akademisi, yang digelar di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako (Untad) yang dihadiri Rektor Untad, Dekan Fakultas, pelaku pengadaan barang dan jasa, tim teknis, dan Pengelola teknis, Selasa (15/7).
Asisten Intelijen Kejati Sulteng Ardi Surianto, S.H., M.H., dalam sambutannya menekankan pentingnya pemahaman hukum publik dalam mendukung tata kelola proyek pembangunan yang bersih dan akuntabel.
Sementara itu, Rektor Untad Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng, mengapresiasi edukatif Kejati Sulteng tersebut.
Rektor menilai, program tersebut sangat bermanfaat bagi civitas akademika Untad, sebagai bekal pengetahuan untuk para peserta.
Sedangkan materi utama pada kegiatan tersebut bertajuk “Mitigasi Risiko Perpanjangan Waktu Penyelesaian Keterlambatan Pekerjaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” yang disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum, La Ode Abd. Sofian, S.H., M.H.
La Ode memaparkan secara rinci penyebab umum keterlambatan pekerjaan dalam proses pengadaan, seperti kelalaian penyedia, perubahan ruang lingkup pekerjaan, hingga keadaan kahar (force majeure).
Kata La Ode, berbagai skema hukum yang dapat ditempuh, seperti pemberian kesempatan melalui addendum kontrak dan mekanisme sanksi denda sesuai ketentuan LKPP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui program tersebut, Kejati Sulteng tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga menjadi mitra strategis bagi pelaku pengadaan dalam menjalankan fungsi pencegahan, edukasi dan memberi solusi konkret penyelesaian problem yg dihadapi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.(lam)
