PALU, – Sekitar 300 mahasiswa, jurnalis, aktivis lingkungan, hingga pegiat sosial memadati Sekretariat Bersama Rumah Jurnalis di Lorong 03 Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Talise, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu malam (13/5/2026). Mereka menghadiri diskusi sekaligus nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Kegiatan yang digelar Aliansi Rumah Jurnalis Sulawesi Tengah itu mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kriminalisasi masyarakat adat, hingga dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap masyarakat asli Papua.
Antusiasme peserta membuat kapasitas ruangan tidak mampu menampung seluruh penonton. Sejumlah warga memilih berdiri di luar ruangan demi mengikuti pemutaran film hingga selesai.
Film dokumenter investigatif tersebut menyoroti pembukaan hutan, dugaan pengambilalihan tanah adat, pencemaran lingkungan, hingga konflik akibat ekspansi industri besar di wilayah masyarakat adat Papua.
Usai pemutaran film, mahasiswa Universitas Tadulako asal Papua, Aison Gwijangge, menyebut isi film tersebut sesuai dengan kondisi yang dialami masyarakat Papua saat ini.
“Apapun yang ada di dalam film tadi memang benar dan sangat sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Papua,” ujar Aison dalam diskusi.
Ia menilai masyarakat Papua kerap tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut tanah dan sumber daya alam di daerah mereka.
Aison juga menyinggung ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat di kampung halamannya.
“Di kampung saya sendiri belum ada jalan sama sekali untuk antar kampung dan distrik,” katanya.
Menurut Aison, Papua memang memiliki status otonomi khusus, namun kebijakan di daerah itu masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.
“Padahal Papua masuk dalam Otonomi Daerah yang mengatur daerahnya sesuai adat dan kultur yang ada di sana,” ucapnya.
Direktur Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Richard Labiro, menilai pola konflik yang muncul di Papua memiliki kemiripan dengan situasi di Sulawesi Tengah, khususnya di kawasan industri nikel Morowali dan Morowali Utara.
“Kita tahu semua siapa saja aktor di dalamnya. Pemerintah mengampanyekan nikel dapat mengatasi masalah global,” jelas Richard.
Menurutnya, narasi penyelamatan lingkungan global justru berjalan beriringan dengan kerusakan ekologis dan hilangnya ruang hidup masyarakat adat.
“Di berita juga disampaikan bahwa deforestasi di Sulteng cukup tinggi dan penyebabnya adalah perluasan kawasan industri,” tegasnya.
Sementara itu, Dewan AMAN Wilayah Sulawesi Tengah, Rukmini Toheke, mengkritik cara pandang pemerintah terhadap wilayah adat.
“Bagi pemerintah di Jakarta masyarakat adat itu tidak ada. Wilayah adat adalah tanah kosong menurut mereka,” kata Rukmini.
Ia menegaskan masyarakat adat merupakan pemilik sah wilayah adat yang telah mereka tempati secara turun-temurun.
Dalam film tersebut, pesta babi digambarkan sebagai simbol persaudaraan dan hubungan spiritual masyarakat Papua yang kini terancam akibat pembukaan lahan dan masuknya industri besar.
Salah seorang mahasiswa asal Papua, Frengki, mengaku senang karena kegiatan itu membuka ruang bagi masyarakat luar Papua untuk memahami kondisi yang terjadi di tanah kelahirannya.
“Dengan adanya film seperti ini, banyak teman-teman dari luar Papua yang mungkin belum banyak tahu tentang apa yang terjadi di Papua di lapangan bisa banyak tahu,” ujar Frengki.
Ia berharap pemutaran film serupa terus digelar di lebih banyak kota, bahkan hingga luar negeri, agar semakin banyak orang mengetahui situasi yang dialami masyarakat Papua.
“Saya berharap kedepannya lebih banyak lagi kota-kota yang bisa melakukan nobar seperti ini supaya teman-teman yang belum sempat nonton bisa lebih tahu tentang film ini,” tuturnya. (NAS)
