Coni Modjanggo: “Diduga yang lulus ada yang tidak pernah honor bahkan ada yang sudah berhenti”
POSO-Miris memang nasib sekitar 1.186 orang honorer pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di Kabupaten Poso. Gigit jari dan kecewa, setelah melalui seleksi berkas dan ujian tulis ternyata dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Padahal, saat Pilkada, masyarakat Poso yang diantaranya menjadi calon P3K ini dianjurkan harus memilih petahana agar bisa diloloskan saat seleksi nanti.
“Pak kami begitu terpukul dengan hal ini ketika kami dinyatakan TMS, sementara sudah mengabdi lama, namun hanya seperti ini jadinya. Kami saat Pilkada dianjurkan untuk memilih petahana jika ingin menjadi P3K. Tapi ternyata itu hanya dagangan politik busuk dan dusta saja, ” keluh sejumlah honorer P3K kepada med,ia ini, yang mengharapkan agar nama mereka diburamkan, Sabtu (10/05/2025).
Senada dengan keluhan itu, anggota DPRD Poso yang merupakan satu-satunya putra daerah Pamona di lembaga legislatif, Dr. Coni Modjanggo dari Fraksi Partai NasDem melalui akun FBnya menuliskan jika dirinya merasa sangat prihatin dengan nasib 1.186 orang honorer P3K Poso yang dinyatakan tidak memenuhi syarat alias dicoret. Sementara mereka memang benar sebagai honorer. Parahnya lagi, saat Pilkada mereka diiming-iming akan diluluskan menjadi P3K sehingga mereka harus memilih calon tertentu. Namun hal tersebut hanya isapan jempol semata.
Kepada media ini, politikus NasDem yang selalu bersuara lantang mengakui jika dirinya hampir setiap hari menerima keluhan dari warga terkait dengan dicoretnya 1.186 orang honorer P3K Poso dan dinyatakan TMS itu.
“Saya sangat kasihan dan prihatin kepada mereka. Kenapa? Sebab, telah termakan janji yang muluk-muluk untuk tujuan politik. Saat ini yang lulus P3K itu dari hasil penelusuran saya ada yang sudah berhenti, juga ada yang tidak bersatatus honor lagi, serta baru honor tetapi lulus. Sedangkan yang belasan tahun honorer dinyatakan TMS. Dimana hati nurani Pemerintah Daerah menilainya? ,” cecar magister politik dan ilmu pemerintahan jebolan Universitas Gajah Mada (UGM) ini.
Lebih jauh alumni S3 Unpad tersebut mengatakan, jika dirinya saat sebelum Pilkada lalu melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya untuk mencari informasi dan masukan serta hal penting guna menjadi referensi di dewan nanti. Beberapa masyarakat mengaku mereka harus memilih calon tertentu sebab anak mereka akan diangkat menjadi P3K. Berarti keluhan yang disampaikan oleh calon P3K yang dinyatakan TMS itu mereka diarahkan untuk pilih calon tertentu benar, sebab saya sebelumnya sudah temukan di masyarakat.
“Saya masih ingat saat ratusan honorer P3k menggelar aksi menuding Plt Bupati Poso akhir tahun lalu yang mengurangi quota penerimaan P3K dengan berbagai pertimbangan, salah satunya pasti ada yang akan menyusup sebagai honorer gadungan dan PAD tidak mencukupi untuk menerima 2.500 orang P3K. Ternyata benar setelah melalui seleksi, masih ada yang lulus tidak pernah honor ada juga yang sudah berhenti. Serta akhirnya dicoret 1.186 orang honorer. Rasio satu orang honorer bisa menghasilkan 3 suara saat pilkada, berarti ada hampir 3.400 suara yang terkecoh dari janji manis Pilkada tersebut,” urainya.(ed)
