Ancam DKPP-kan Komisioner Bawaslu
TOLITOLI-Dinilai “masuk angin” dalam menangani sejumlah kasus dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu yang telah dilaporkan masyarakat, Bawaslu Tolitoli diberi kartu kuning oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat menggelar aksi di depan kantor Bawaslu, Senin (26/02/2024) kemarin.
Melalui aksi tersebut, mereka mendesak agar komisioner Bawaslu Tolitoli lebih transparan dan profesional dalam melakukan proses penanganan laporan masyarakat, bukan justru sebaliknya, terkesan sangat lamban cenderung menutup-nutupi kasus yang tengah ditangani.
” Kami menangkap sinyal, Bawaslu Tolitoli telah masuk angin, kami menduga Bawaslu telah main mata dengan pihak para perusak demokrasi. Untuk itu kami tegaskan hari ini, jika Bawaslu mencoba bermain atas kasus pelanggaran kecurangan Pemilu, maka kami tegaskan, kami akan mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap Bawaslu Tolitoli dan akan melakukan aksi ke Bawaslu Provinsi agar Komisioner Bawaslu Tolitoli direkomendasikan ke DKPP,” tegas koodinator aksi Syarif Hidayat.
Melalui aksi tersebut, Syarif juga mengatakan, Bawaslu saat ini tidak lagi bekerja sesuai amanat undang-undang dan sangat tidak profesional, sebab begitu vulgar pelanggaran dan kecurangan Pemilu yang terjadi sepanjang proses Pemilu, seperti keterlibatan aparat ASN, kepala Desa yang tidak netral, bagi-bagi duit, pakaian, peralatan rumah tangga, kompor gas, blender, tenda hingga daster, namun tak satupun menjadi temuan Bawaslu.
” Semua kasus yang tengah ditangani Bawaslu saat ini, adalah murni laporan masyarakat, bukan hasil temuan Bawaslu, namun yang lebih miris, justru laporan ini yang kami anggap sengaja ditutup-tutupi dan tidak ditangani secara profesional, ada apa dengan Bawaslu,” ungkap Syarif pada kesempatan itu.
Atas kondisi tersebut HMI menilai, rusaknya pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Tolitoli pada Pemilu kali ini merupakan buah dari lemahnya pengawasan Bawaslu, dan terkesan membiarkan pelanggaran dan kecurangan meskipun massif terjadi.
” Aksi mengajak memilih dengan bagi-bagi duit, blender, mixier, tenda, daster, kompor gas, mesin jahit, sarung masif terjadi, bahkan setiap saat diperbincangkan masyarakat, bahkan dibahas di Medsos, hanya dibiarkan, tanpa dilakukan investigasi oleh Bawaslu, wajar jika kami mengatakan rusaknya sistem demokrasi didaerah yang kita cintai ini, merupakan andil dari tidak bekerjanya Bawaslu,” tegas Asriadi ketua HMI Cabang Tolitoli.
Sesuai data yang didapatkan, sedikitnya ada 6 laporan masyarakat terkait kecurangan dan pelanggaran Pemilu yang telah masuk dan sedang diproses Bawaslu saat ini. Diantaranya, kecurangan bagi-bagi Bansos berupa blender,mixer, tenda oleh Caleg DPRD dan DPRD Provinsi, mesin jahit, daster dan sarung wilayah Dapil 2, dugaan keterlibatan aparat dan kepala desa di Dapil 4.
Asriadi mendesak, mengingat lambanya penanganan 6 kasus tersebut, HMI mendesak Bawaslu segera menangani kasus tersebut untuk diproses melalui Gakkumdu, jika tidak, HMI menegaskan, akan melakukan aksi ke Bawaslu Provinsi dan melaporkan Komisioner ke DKPP.
Menanggapi tuntutan tersebut Fajar Syadik yang menemui mahasiswa saat itu mengatakan, pihaknya telah menindak lanjuti laporan tersebut, dan tengah melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi pelapor.(yus)
