PALU, – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sekaligus Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2026, Yus Mangun, memberikan respons terkait evaluasi program kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2025, dalam rapat Pansus yang menghadirkan sejumlah OPD terkait di gedung DPRD Samratulanggi, Senin (20/4).
Yus Mangun mengungkapkan bahwa Gubernur Sulteng telah menunjukkan sikap terbuka dengan melakukan autokritik atas capaian program unggulannya yang disampaikan. Menurutnya, keterbukaan Gubernur dalam pidato LKPJ pada akhir Maret lalu mempermudah kerja Pansus.
Dalam Pidatonya Gubernur mengakui bahwa program sembilan Berani masih belum sempurna dan membutuhkan berbagai koreksi serta perbaikan di lapangan.
“Pak Gubernur sudah melakukan autokritik, beliau mengoreksi dirinya sendiri dan menyampaikan bahwa program ini masih perlu perbaikan. Beliau juga meminta bantuan DPRD untuk memberikan masukan agar pelaksanaan ke depan jauh lebih baik lagi,” ujar Yus Mangun saat ditemui usai rapat Pansus.
Dalam pertemuan dengan OPD tersebu, beberapa program menjadi perhatian serius, di antaranya Berani Cerdas dan Berani Sehat. Yus menyebutkan masalah biaya masih menjadi ganjalan utama bagi anak-anak SMP untuk lanjut ke SMA, maupun lulusan SMA yang ingin melanjutkan kuliah. Ia juga mendorong pemerintah provinsi untuk memaksimalkan kewenangannya, termasuk melalui intervensi bantuan keuangan ke kabupaten/kota.
Selain itu, sektor kesehatan juga didorong untuk beranjak dari sekadar urusan BPJS menuju pembangunan infrastruktur yang lebih modern. Pansus menekankan pentingnya pengadaan alat medis canggih dan peningkatan kualitas ruang ICU agar pasien penyakit kronis bisa ditangani di daerah tanpa harus dirujuk ke luar provinsi.
“Kita juga mendorong agar putra-putri Sulawesi Tengah disekolahkan hingga ke luar negeri untuk menjadi tenaga ahli yang kita butuhkan, seperti dokter bedah saraf anak, ahli gastro, ahli hukum laut, hingga pakar keuangan dan tambang. Kita punya laut yang luas dan kekayaan alam, tapi ahli di bidang itu masih sangat minim di pemerintahan kita,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut juga terdapat usulan rekomedasi yang datang dari beberapa anggota Pansus yang menyarankan untuk memberhentikan sementara program tersebut dan melakukan perbaikan pada sistem pengawasan serta verifikasi penerima manfaat yang dianggap masih salah sasaran. Anggota pansus juga menyampaikan terkait program yang pada mulanya dianggap tergesa-gesa dijalankan tanpa persiapan matang.
Adapula suara dari anggota Pansus yang mengkhawatirkan terkait adanya permainan Politik nantinya karena mengingat bahwa sebagian besar dari penerima beasiswa adalah mahasiswa yang telah memiliki kartu tanda penduduk dan otomatis dapat menjadi alat, sedangkan anak SMA belum secara keseluruhan memiliki KTP. Selain itu tingkat perguruan tinggi bukan merupakan wewenang pemerintah Provinsi sehingga ada permintaan untuk tetap merekomendasikan adanya pembagian agar tetap berjalan agar tingkat SMA yang merupakan wewenang Provinsi juga tetap bisa merasakan manfaat.
Menanggapi adanya usulan dari beberapa anggota dewan untuk memberhentikan sementara program 9 Berani, Yus Mangun menegaskan bahwa program tersebut tidak dapat berhenti karena menyangkut kepentingan masyarakat.
“Usulan dari rekan-rekan dewan kita terima sebagai masukan, namun saya pikir program ini tidak boleh dihentikan. Cukup diperbaiki dan diluruskan secara teknis maupun politis. Secara administrasi pemerintahan, langkah autokritik yang diambil Pak Gubernur sudah sangat baik untuk memulai perbaikan ini,” tambah Yus.(Zar)
