Usul Program ‘BERANI AMAN’ untuk Kesiagaan Bencana
PALU, – Ketua Kelompok Fraksi PAN Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo Said, memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VIII di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (9/4/2026).
Dalam pertemuan itu, ia menegaskan pentingnya penguatan program kesejahteraan sosial dan mitigasi bencana di daerah.
Sigit yang akrab disapa Pasha mengaku tidak menyangka mendapat amanah memimpin delegasi dalam forum yang ia sebut sebagai ruang penting bagi perwakilan rakyat.
“Saya tidak pernah menyangka hari ini saya bisa duduk di sini memimpin delegasi Komisi VIII,” ujarnya di hadapan peserta rapat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas sambutan yang dinilai luar biasa. Menurutnya, kehadiran langsung gubernur sejak penjemputan di Jakarta menunjukkan komitmen kuat daerah dalam mendukung kerja DPR.
“Beliau tidak hanya menerima kita di Sulawesi Tengah, tapi menjemput kita di Jakarta. Ini luar biasa,” kata Sigit.
Dalam kesempatan tersebut, Sigit menekankan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan melihat langsung pelaksanaan program perlindungan sosial, penanggulangan bencana, serta pemenuhan hak masyarakat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih perlu diperkuat agar lebih efektif dan berkelanjutan.
“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu, transparan, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, program sosial tidak hanya menyasar masyarakat miskin, tetapi juga bertujuan meningkatkan ketahanan sosial serta memulihkan kondisi masyarakat pascabencana. Karena itu, Komisi VIII terus mendorong peningkatan anggaran dari APBN.
Mantan Wakil Walikota Palu itu juga mengungkapkan, anggaran Kementerian Sosial pada 2026 mencapai Rp84,44 triliun atau naik sekitar 19,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Ia berharap kenaikan tersebut memberi dampak nyata bagi masyarakat, termasuk di Sulawesi Tengah.
“Dengan anggaran tersebut, kami harapkan mampu memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencapai Rp490 miliar. Ia menilai dukungan anggaran ini penting agar pemerintah siap menghadapi potensi bencana yang sewaktu-waktu terjadi.
Sigit secara khusus mengingatkan bahwa Sulawesi Tengah merupakan wilayah rawan bencana. Ia merujuk pada pengalaman gempa dan tsunami besar yang pernah terjadi, serta potensi risiko di masa depan.
“Tanpa kita sadari, Sulawesi Tengah menjadi salah satu titik pertemuan berbagai potensi bencana,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan. Karena itu, ia mendorong adanya program tambahan yang fokus pada keamanan dan kesiapsiagaan bencana.
“Mungkin tidak ada salahnya ditambah program ‘BERANI AMAN’, artinya kita aman dari bencana,” ucapnya.
Di akhir arahannya, Sigit meminta seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun instansi terkait, untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi agar setiap program berjalan tepat sasaran.
Rapat kerja tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari pemerintah provinsi dan diskusi bersama anggota Komisi VIII DPR RI guna menyerap masukan serta merumuskan langkah strategis ke depan. (NAS)
