DI Era Bupati Morowali Iksan B Abdul Rauf
MOROWALI, — Besarnya alokasi hibah DI Era Bupati Morowali Iksan B Abdul Rauf Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali kepada aparat penegak hukum (APH) pada tahun anggaran 2025–2026 mendapat protes dari masyarakat Morowali itu sendiri.
Irwan Arya SSos yang menjabat Ketua DPRD Morowali 2014-2019, mengatakan nilai hibah yang mencapai puluhan miliar rupiah merupakan yang terbesar sepanjang sejarah sejak Kabupaten Morowali dimekarkan dari 1999.
Ketua DPRD Irwan Arya yang menjabat dari 2014-2019 menyebutkan, selama perjalanan pemerintahan sejak Morowali berdiri sebagai daerah otonom, belum pernah ada kebijakan hibah dalam jumlah besar kepada aparat penegak hukum seperti yang terjadi pada masa kepemimpinan Bupati Morowali saat ini, Iksan Baharudin Abdul Rauf.
“Sepanjang sejarah bupati Morowali sejak daerah ini mekar puluhan tahun silam, baru kali ini hibah kepada aparat penegak hukum dalam jumlah puluhan miliar terjadi. Ini sangat besar, sementara masyarakat masih membutuhkan sarana infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan,” ujar Irwan Arya.
Ia menilai, prioritas anggaran daerah seharusnya lebih diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana publik yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur jalan, pendidikan, air bersih, serta perlindungan wilayah pesisir.
“Rakyat masih membutuhkan sarana infrastruktur yang memadai dan peningkatan kesejahteraan. Kalau hibah diberikan dalam jumlah besar, sementara kebutuhan masyarakat belum terpenuhi, tentu ini menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Disamping itu kebutuhan masyarakatnya juga harusnya diperhatikan oleh Bupati termasuk gaji tenaga honorer yang menurutnya masih menunggak empat bulan belum dibayar.
Menurut Irwan, hibah yang digelontorkan ke APH termasuk Imigrasi mencapai Rp 100 Miliar selama dua tahun.
Disamping itu pengelolaan pemerintahan daerah Morowali cenderung tidak terbuka kepada Masyarakat, pun soal tender yang sering bermasalah.
Total Hibah Capai Rp75,5 Miliar
Berdasarkan data yang dihimpun, total hibah Pemda Morowali kepada instansi vertikal pada periode 2025–2026 mencapai sekitar Rp75,5 miliar.
Pada tahun 2026, hibah dialokasikan sebesar Rp23,3 miliar untuk pembangunan Gedung Ditreskrimsus dan Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah, serta Rp1,2 miliar untuk interior aula Kantor Kejaksaan.
Sementara pada tahun 2025, hibah terbesar diberikan untuk pembangunan Gedung Kantor Imigrasi sebesar Rp24 miliar.
Di lingkungan Kejaksaan Negeri Morowali, sejumlah pembangunan juga dibiayai melalui hibah, di antaranya pembangunan pagar kawasan senilai Rp2,4 miliar, landscape kawasan Rp2 miliar, gedung penyimpanan barang bukti Rp2 miliar, masjid kawasan Rp2 miliar, serta mess karyawan Rp2,5 miliar, dengan total mencapai Rp10,9 miliar.
Hibah untuk Polres Morowali juga mencakup berbagai pembangunan fisik, seperti pagar pengaman kawasan, ruang terbuka hijau, pembangunan subsektor, hingga lapangan tembak dan gedung pelayanan SIM, dengan total mencapai Rp11,4 miliar.
Selain itu, hibah untuk Kodim Morowali dialokasikan untuk pembangunan asrama dan lapangan tembak dengan total Rp4,7 miliar.
Di sisi lain, sejumlah program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat memiliki nilai anggaran yang relatif lebih kecil dibanding hibah instansi vertikal.
Program tersebut meliputi lanjutan pembangunan ruang kelas baru SDN 2 Bahonsuai, pembangunan tanggul pantai di Desa Samarengga Kecamatan Menui Kepulauan, optimalisasi sistem penyediaan air minum (SPAM) di Desa Polewali, peningkatan sarana air bersih di Desa Kaleroang, serta pembangunan drainase di Kelurahan Bungi.
Berdasarkan akumulasi data, angka Rp75,5 miliar tersebut merupakan total hibah kepada instansi vertikal seperti kepolisian, kejaksaan, imigrasi, TNI, hingga pembangunan fasilitas di lingkungan Polda Sulawesi Tengah.
Sementara daftar program kebutuhan dasar seperti pembangunan sekolah, air bersih, tanggul pantai, dan drainase merupakan proyek yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Nilai anggaran pada sektor tersebut dinilai relatif lebih kecil, sehingga menjadi bahan perbandingan dalam menilai prioritas kebijakan anggaran daerah. (bar)
