Kebutuhan DASAR masyarakat Terabaikan
PALU, – Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali mengobral dana hibah puluhan miliar untuk pembangunan sejumlah fasilitas instansi vertikal pada tahun anggaran 2025–2026, sementara sejumlah kebutuhan dasar masyarakat dinilai masih memerlukan perhatian serius.
Berdasarkan data hibah Pemda Morowali tahun 2025–2026, total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas kepolisian, kejaksaan, imigrasi, hingga TNI mencapai puluhan miliar rupiah.
Berdasarkan akumulasi data, total hibah yang dialokasikan Pemerintah Daerah Morowali untuk instansi vertikal pada periode 2025–2026 mencapai sekitar Rp75,5 miliar. Angka Rp75,5 miliar ini merupakan total hibah yang diberikan kepada instansi vertikal seperti kepolisian, kejaksaan, imigrasi, TNI, hingga pembangunan fasilitas gedung di Polda Sulawesi Tengah.
Pada tahun 2026, Pemda Morowali mengalokasikan hibah sebesar Rp23,3 miliar untuk pembangunan Gedung Ditreskrimsus dan Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah. Selain itu, terdapat pula anggaran Rp1,2 miliar untuk pekerjaan interior aula Kantor Kejaksaan.
Sementara pada tahun 2025, hibah dengan nilai besar juga diberikan untuk pembangunan Gedung Kantor Imigrasi sebesar Rp24 miliar.
Di lingkungan Kejaksaan Negeri Morowali, sejumlah proyek hibah juga dibiayai, di antaranya pembangunan pagar kawasan kantor senilai Rp2,4 miliar, pembangunan landscape Rp2 miliar, pembangunan gedung penyimpanan barang bukti Rp2 miliar, pembangunan masjid kawasan kantor Rp2 miliar, serta pembangunan mess karyawan sebesar Rp2,5 miliar.
Tak hanya itu, hibah untuk Polres Morowali juga mencakup berbagai pembangunan fisik, seperti pagar pengaman kawasan Rp500 juta, ruang terbuka hijau Rp500 juta, pembangunan subsektor Tanjung Harapan Rp700 juta, pembangunan asrama subsektor Rp500 juta, pembangunan kamar ajudan, pos jaga dan interior rumah jabatan Kapolres Rp1,5 miliar, hingga pembangunan lapangan tembak Rp2 miliar dan gedung pelayanan SIM Rp2 miliar.
Selain itu, terdapat pula pembangunan lapangan sepak bola Polres Morowali sebesar Rp1,2 miliar, pembangunan drainase Rp1 miliar, gedung logistik Rp500 juta, serta rabat beton jalan lingkungan Rp1 miliar.
Di lingkungan TNI, hibah juga dialokasikan untuk pembangunan asrama Kodim senilai Rp2,8 miliar dan pembangunan lapangan tembak sebesar Rp1,9 miliar.
Namun di sisi lain, sejumlah program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat tercatat memiliki nilai anggaran relatif lebih kecil.
Di antaranya lanjutan pembangunan ruang kelas baru SDN 2 Bahonsuai sebesar Rp675,9 juta, pembangunan tanggul pantai Desa Samarengga Kecamatan Menui Kepulauan Rp545 juta, optimalisasi sistem penyediaan air minum (SPAM) Desa Polewali Rp500 juta, peningkatan sarana air bersih Desa Kaleroang Rp750 juta, serta pembangunan drainase Kelurahan Bungi Rp450 juta.
Kondisi ini memunculkan sorotan dari berbagai pihak yang menilai prioritas anggaran daerah seharusnya lebih mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, perlindungan wilayah pesisir, serta penyediaan air bersih dan infrastruktur lingkungan.
Koordinator Komunitas Anti Korupsi (KAK) Sulawesi Tengah Asrudin Rongka menilai meskipun hibah kepada instansi vertikal memiliki dasar regulasi dan tujuan mendukung pelayanan publik, namun pemerintah daerah diharapkan tetap mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Untuk apa hibah untuk instansi vertikal sampai puluhan miliar, sementara masyarakatnya sendiri masih sangat membutuhkan,” ujar Asrudin.
“Seharusnya, bupati serta jajaran pimpinan instansi vertikal itu peka terhadap kondisi masyarakatnya dan tidak menjadikan hibah sebagai alat tawar,” tambah Asrudin.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemda Morowali terkait dasar pertimbangan besarnya alokasi hibah tersebut dibandingkan dengan program pembangunan kebutuhan dasar masyarakat. (bar)
