DONGGALA, Radar Sulteng – Polemik tidak ikut sertanya tim karate Kabupaten Donggala pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Sulawesi Tengah 2026 di Kabupaten Morowali turut menjadi persoalan terhadap kondisi kepengurusan Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Donggala.
Setelah sebelumnya atlet karate mengeluhkan batalnya keberangkatan mereka meski telah menjalani persiapan selama satu tahun, persoalan kepengurusan FORKI Donggala kini mendapat penjelasan dari sejumlah pihak.
Hermanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Plt FORKI Donggala, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa saat ini sudah ada penunjukan pelaksana tugas yang baru.
“Setahu saya sudah ada penunjukan pelaksana, karena masa kepengurusan saya sudah berakhir,” jelasnya melalui WhatsApp, Minggu (15/11/2026).
Sementara itu, Sekretaris Umum FORKI Sulawesi Tengah, Sudiono atau Bung Dion, menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah beberapa kali mengingatkan pengurus FORKI Donggala untuk segera melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab).
Menurut Bung Dion, masa kepengurusan FORKI Donggala telah berakhir pada Maret 2026. Namun, pihaknya sempat memberikan perpanjangan masa tugas hingga Juni 2026 dengan harapan pengurus segera mempersiapkan dan melaksanakan Muscab.
“Dari Maret sudah habis, kemudian saya perpanjang sampai Juni. Sampai Juni diperintahkan untuk melaksanakan Muskab, tetapi tidak pernah dilaksanakan oleh pengurus yang masa kepengurusannya sudah berakhir,” ungkap Bung Dion.
Ia menyebutkan, pihaknya bahkan telah menyiapkan contoh berkas Muscab dan memberikan pendampingan kepada pengurus FORKI Donggala. Namun, proses tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Bung Dion menduga terdapat persoalan internal di antara perguruan karate yang menjadi salah satu kendala dalam proses pembentukan kepengurusan baru.
“Contoh berkas Muscab sudah saya kirim, saya sudah bimbing sebenarnya. Karena memang ada ego internal perguruan, jadi susah,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa masa jabatan pelaksana tugas memiliki batas waktu, yakni enam bulan atau dapat diperpanjang dua kali tiga bulan. Karena itu, menurutnya, setelah masa tersebut pengurus seharusnya segera melaksanakan musyawarah untuk membentuk kepengurusan definitif.
Bung Dion menegaskan, Hermanto yang sebelumnya merupakan ketua definitif berdasarkan hasil Muscab terdahulu seharusnya mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan Muscab berikutnya sebelum masa kepengurusannya berakhir.
“Saya sudah membentuk kepanitiaan untuk rencana Muscab. Bulan Maret itu saya sudah ingatkan bahwa SK-mu sudah mati, tolong segera Muscab. Tetapi terkesan cuek. Ketua umum dan sekretaris umumnya tidak merespons,” jelasnya.
Menurut Bung Dion, persoalan organisasi tersebut semestinya menjadi perhatian serius pengurus, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh organisasi, tetapi juga atlet yang membutuhkan kepastian pembinaan dan kesempatan bertanding.
“Ibaratnya mereka harus peduli. Jangan hanya diingatkan, tetapi tidak dilaksanakan. Akhirnya atlet yang rugi,” tegasnya. (bar)
