Palu, – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi pascagempa yang melanda Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong. Rapat berlangsung di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (2/7/2026).
Rapat koordinasi tersebut membahas perkembangan penanganan bencana pascagempa bumi yang terjadi pada 16 Juni 2026, termasuk evaluasi masa tanggap darurat, transisi menuju masa pemulihan, percepatan pendataan kerusakan, serta strategi penanganan masyarakat terdampak dalam jangka menengah dan jangka panjang.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa berakhirnya masa tanggap darurat tidak boleh menghentikan intensitas penanganan pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, perubahan status dari tanggap darurat menuju masa transisi hanyalah bagian dari mekanisme administrasi, sementara komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat harus terus berjalan hingga seluruh warga benar-benar pulih.
“Penanganan korban bencana ini harus terus berjalan apapun statusnya. Mau status tanggap darurat, transisi, atau status lainnya, itu sesungguhnya hanya istilah administratif. Yang paling penting, penanganan terhadap masyarakat tidak boleh menurun. Jaminan kehidupan masyarakat terdampak harus tetap kita pastikan sampai mereka benar-benar pulih,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya proses pendataan yang akurat dan valid sebagai dasar utama dalam menentukan langkah pemulihan. Seluruh pihak terkait diminta memastikan data kerusakan rumah, tingkat dampak kerusakan, serta kebutuhan masyarakat terdampak benar-benar terverifikasi agar proses rehabilitasi berjalan tepat sasaran.
“Persoalan utama kita adalah data. Saya ingin memastikan apakah data yang kita miliki sudah lengkap dan valid, termasuk tingkat kerusakan rumah masyarakat. Karena ketika kita masuk tahap pemulihan, semuanya akan bergantung pada data yang akurat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan kebutuhan paling mendesak saat ini adalah pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat.
Menurutnya, huntara yang dimaksud bukan lagi berupa tenda darurat, melainkan hunian semi permanen yang layak ditempati sambil menunggu pembangunan hunian tetap.
“Tentu yang paling mendesak sekarang adalah hunian sementara. Bukan lagi tenda, tetapi huntara semi permanen yang bisa digunakan masyarakat dalam waktu cukup panjang. Jangan sampai bantuan pembangunan berhenti di tengah jalan karena hal itu dapat memicu keresahan masyarakat. Sebelum pembangunan selesai, harus ada kepastian bantuan lanjutan atau alternatif pembiayaan lain,” katanya.
Sementara itu, berdasarkan infografis BNPB, total rumah terdampak gempa mencapai 4.210 unit. Rinciannya, 4.012 unit berada di Kabupaten Sigi, 92 unit di Kabupaten Parigi Moutong, 18 unit di Kabupaten Poso, dan 88 unit di Kota Palu.
Berdasarkan tingkat kerusakan, sebanyak 2.551 rumah mengalami kerusakan ringan, 1.195 rumah rusak sedang, dan 266 rumah rusak berat.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi terus mempercepat penanganan pascabencana dengan memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju masa pemulihan.
Ia menjelaskan, gempa bumi menyebabkan tiga korban jiwa di Kabupaten Sigi. Sementara itu, sebanyak 266 unit rumah yang mengalami kerusakan berat menjadi prioritas dalam percepatan pembangunan hunian sementara.
Selain itu, pemerintah daerah telah memulihkan akses jalan menuju wilayah Lembah Tongoa sehingga kini kembali dapat dilalui kendaraan. Distribusi air bersih di sejumlah wilayah terdampak juga terus diperbaiki.
“Kami memang sudah masuk masa transisi, tetapi seluruh pekerjaan yang belum selesai saat masa tanggap darurat tetap kami lanjutkan. Fokus kami sekarang adalah percepatan pemulihan agar masyarakat bisa segera kembali beraktivitas normal,” ujarnya.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Wakil Bupati Sigi Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si., Wakil Bupati Parigi Moutong H. Abdul Sahid, S.Pd., Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Ir. Asbudianto, S.T., M.Si., AIFO-P, Kepala Stasiun BMKG, unsur Forkopimda, serta seluruh pihak terkait yang terlibat dalam penanganan bencana di Sulawesi Tengah. (bar/*)
