Palu, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi mengakhiri status tanggap darurat bencana gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,7 dan menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan selama satu bulan, terhitung mulai 1 hingga 30 Juli 2026.
Keputusan tersebut disepakati dalam rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (30/6).
Wakil Gubernur menjelaskan, perubahan status dilakukan setelah pemerintah menilai kondisi di lapangan semakin kondusif. Berbagai upaya penanganan darurat telah berjalan dengan baik sehingga tahapan selanjutnya difokuskan pada percepatan pemulihan kehidupan masyarakat.
“Status tanggap darurat tidak bisa berlangsung terus-menerus. Sesuai ketentuan, kita harus memasuki masa transisi. Bukan berarti penanganan selesai, tetapi masyarakat mulai kita dampingi untuk kembali menjalani kehidupan secara mandiri,” ujar Reny.
Ia menegaskan, meski status tanggap darurat telah berakhir, pemerintah tetap hadir memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat terdampak. Penyaluran bantuan logistik, dukungan bagi warga yang masih menempati hunian sementara (huntara), serta koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah kabupaten akan terus dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, masa transisi ini menjadi momentum untuk mempercepat proses rehabilitasi dan pemulihan, termasuk penyelesaian pembangunan rumah warga terdampak agar masyarakat dapat segera kembali menempati hunian yang layak dan aman.
Dalam rapat tersebut, Reny juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar terus memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh program pemulihan berjalan efektif hingga aktivitas masyarakat kembali normal.
“Apabila perkembangan di lapangan masih memerlukan perhatian lebih lanjut, pemerintah akan melakukan evaluasi dan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai kondisi yang ada,” tegasnya.
Rapat turut dihadiri pimpinan OPD terkait yang membahas berbagai langkah strategis selama masa transisi menuju pemulihan, termasuk sinkronisasi program lintas sektor untuk mempercepat penanganan pascabencana.
Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap proses pemulihan pascagempa dapat berlangsung lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat terdampak. (bar/*)
