Banyak Dinas Pentingkan Kegiatan Seremonial
Palu, – Rendahnya realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi sorotan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hingga triwulan II, serapan anggaran yang melekat pada 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru mencapai sekitar 25 persen dari total pagu Rp55,55 miliar. Kondisi tersebut membuat Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido melontarkan teguran keras kepada para kepala OPD.
Teguran itu disampaikan Wagub Reny saat memimpin rapat evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengawasan yang berlangsung di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (29/6/2026). Rapat tersebut didampingi Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Drs. Novalina serta menghadirkan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tengah Teddy Suhartadi Permadi, S.E., Ak., MIDS dan Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Agus Julianto.
Di hadapan para kepala OPD, Wagub Reny menegaskan agar seluruh perangkat daerah tidak lagi menutup-nutupi informasi terkait dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang bersumber dari APBN. Menurutnya, seluruh perkembangan anggaran, mulai dari besaran pagu hingga realisasinya, wajib dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Mohon perhatian bapak dan ibu kepala OPD, segera laporkan ke Ibu Sekprov anggaran dekonsentrasi dan pembantuan dari APBN ini. Jangan lagi diam-diam, nanti ada masalah baru dilaporkan. Jadi tolong dilaporkan mulai dari besaran anggarannya hingga realisasinya. Jangan lagi komiu-komiu badiam-diam, giliran ada masalah baru menghadap,” tegas Reny.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, total dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang melekat pada 17 OPD mencapai Rp55.552.233.000. Namun hingga akhir triwulan II, realisasinya baru sebesar Rp13.333.798.719 atau sekitar 25 persen.
Selain menyoroti rendahnya serapan anggaran, Wagub juga meminta seluruh OPD meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada kegiatan seremonial. Ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program dengan mengedepankan pengelolaan data, manajemen risiko, serta menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah Teddy Suhartadi Permadi mengingatkan bahwa rendahnya realisasi anggaran berpotensi menyebabkan sisa dana ditarik kembali oleh pemerintah pusat.
“Kalau sampai ada sisa anggaran dari dana dekon dan pembantuan ini akan ditarik kembali oleh pusat dan disimpan di rekening khusus. Untuk memintanya kembali apabila daerah membutuhkan akan lebih sulit karena harus melalui Keputusan Presiden. Karena itu manfaatkan anggaran tersebut sebaik-baiknya, tepat sasaran, dan upayakan realisasinya mencapai 100 persen,” ujar Teddy.
Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah Novalina juga meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan mengingat kondisi fiskal saat ini membuat pemerintah daerah sangat sulit memperoleh tambahan anggaran.
“Kita sudah diberi pemerintah pusat anggaran dekonsentrasi dan pembantuan kurang lebih Rp55 miliar. Tolong dipergunakan sebaik mungkin dan realisasinya harus bisa mencapai 100 persen pada akhir tahun. Jangan lupa segera dilaporkan kepada saya sebagai bahan evaluasi dan laporan kepada Bapak Gubernur serta Ibu Wakil Gubernur,” katanya.
Dalam rapat tersebut terungkap Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Cikasda) Sulawesi Tengah menjadi penerima dana dekonsentrasi terbesar kedua, sekitar Rp17 miliar. Kepala Dinas Cikasda Andi Ruly Djanggola menjelaskan anggaran tersebut hanya tercatat di instansinya, sedangkan kuasa pengguna anggaran berada pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami hanya menjadi pencatat administrasi. Kuasa pengguna anggarannya berada di BWSS III dan realisasinya sudah mencapai sekitar 50 persen,” jelas Andi Ruly.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Tengah yang menerima dana tugas pembantuan lebih dari Rp18 miliar hingga triwulan II masih mencatat realisasi nol persen. Kepala Disnakertrans Muh. Syahrul Syam menjelaskan keterlambatan tersebut disebabkan gangguan pada aplikasi milik kementerian yang menjadi dasar pelaksanaan program.
“Kami harus berkoordinasi dengan kementerian untuk memperbaiki aplikasi tersebut. Prosesnya memakan waktu sekitar dua minggu. Alhamdulillah mulai minggu ini sudah normal dan kami segera melaksanakan seluruh program agar realisasinya sesuai target,” ujarnya. (BAR/*)
