POSO, – Kembali, kedisiplinan dan penghargaan terhadap waktu oleh anggota DPRD Poso, khususnya yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar), dipertanyakan. Pasalnya, rapat Banggar DPRD Poso yang dijadwalkan berlangsung hari ini kembali terlambat digelar akibat sebagian anggota datang terlambat hingga satu setengah jam dari jadwal yang telah ditetapkan dalam undangan resmi.
Akibat keterlambatan tersebut, Wakil Bupati Poso Soeharto Kandar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berstatus sebagai undangan harus menunggu kedatangan anggota Banggar selaku penyelenggara rapat.
“Kami dalam undangan tersebut sebagai tamu atau pihak yang diundang. Anehnya, justru kami yang datang lebih awal sesuai jadwal rapat Banggar. Seharusnya tuan rumah sudah siap di ruangan untuk menyambut kami sebagai tamu. Kami diundang, tetapi justru harus menunggu hampir dua jam sebelum rapat dimulai. Awalnya hanya dua anggota Banggar yang hadir, yakni Ketua DPRD Semuel Munda, SE dan Iskandar Lamuka, S.Sos. Setelah menunggu lebih dari satu setengah jam, barulah anggota Banggar lainnya hadir dan rapat dimulai,” jelas seorang ASN yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Berdasarkan undangan yang ditandatangani Ketua DPRD Poso Semuel Munda, SE, tertanggal 23 Juni 2026 dengan Nomor 005/178/DPRD/2026 yang ditujukan kepada Bupati Poso, disebutkan bahwa rapat Badan Anggaran akan digelar pada Rabu, 24 Juni 2026 pukul 09.00 Wita hingga selesai.
Agenda rapat tersebut adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 bersama TAPD. Namun dalam pelaksanaannya, rapat tersebut molor dari jadwal yang telah ditetapkan.
Sejumlah anggota Banggar dari dua partai politik yang dimintai keterangannya terkait keterlambatan tersebut hingga berita ini ditayangkan belum memberikan komentar.
Anggota Banggar Iskandar Lamuka, S.Sos dari Partai Demokrat membenarkan bahwa rapat Banggar hari itu dihadiri sembilan anggota.
“Yang hadir adalah Ketua Banggar sekaligus Ketua DPRD Semuel Munda, SE, saya sendiri dari Partai Demokrat, Makmur Lapido, SH dari Partai Golkar, Romi Alimin, SE dari Partai NasDem, H. Yudi dari Partai Demokrat, Dr. Pdt. Coni Modjanggo, S.PAK., MA dari Partai NasDem, Herlina Lawodi, ST dari Partai Golkar, Rohana Hadjatu, SE dari Partai Gerindra, dan Ahmar dari Partai PKS,” sebutnya.
Terkait kehadiran anggota DPRD Poso yang dinilai kurang disiplin, persoalan tersebut sebelumnya juga menjadi perhatian Badan Kehormatan (BK) DPRD Poso yang menyatakan akan segera memberikan teguran.
“Kami terus memantau tingkat kehadiran dan keaktifan para anggota. Seharusnya mereka tepat waktu dan hadir dalam setiap kegiatan. Kita digaji oleh masyarakat melalui pajak. Karena itu harus dibarengi dengan dedikasi yang tinggi bagi daerah ini,” tegas Ketua BK DPRD Poso, Ros Taruklabi, SE.
Sementara itu, beberapa anggota DPRD Poso yang tidak tergabung dalam Banggar mengakui bahwa semangat dan kedisiplinan anggota dapat menurun apabila kewenangan mereka dibatasi dan hak-hak mereka belum dipenuhi sesuai ketentuan.
“Memang benar, sesuai amanat regulasi kami harus mengikuti seluruh kegiatan rapat di lembaga ini. Namun hal itu juga harus diimbangi dengan pemenuhan hak dan kewajiban. Sampai saat ini kewajiban kami sudah kami jalankan. Namun hak kami untuk mendapatkan LHP BPK dan tindak lanjutnya terkesan dibatasi. Selain itu, hak-hak dan tunjangan seperti anggaran reses serta perjalanan dinas dalam dan luar daerah juga belum dibayarkan tanpa ada penjelasan yang memadai. Jika semuanya sudah seimbang, barulah kami dapat dituntut dalam berbagai hal, termasuk soal kedisiplinan sebagai wakil rakyat yang digaji dari pajak dan PAD,” ujar anggota tersebut. (Dy)
