PALU, – 16 perusahaan tambang di Morowali dan Morowali Utara berkomitmen membiayai pembangunan dan peningkatan dua ruas jalan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp355 miliar.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Sulawesi Tengah, Dr Faidul Keteng, mengatakan dana CSR tersebut tidak diserahkan dalam bentuk uang kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melainkan diwujudkan dalam pekerjaan fisik yang dikerjakan langsung oleh perusahaan tambang.
“Proyek perbaikan dan pembangunan peningkatan jalan itu dikerjakan sendiri saja oleh semua perusahaan tambang itu. Pemprov terima aset saja,” kata Faidul Keteng, Jumat (12/6).
Menurut Faidul, komitmen pembangunan jalan tersebut merupakan hasil pertemuan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dengan manajemen 16 perusahaan tambang di Jakarta, Rabu (10/6).
Dalam pertemuan itu disepakati dua ruas jalan yang menjadi tanggung jawab perusahaan melalui dana CSR, yakni ruas Towi–Kolonodale dan ruas Buleleng–Matarape.
“Hasil pertemuan Gubernur Sulteng Bapak Anwar Hafid dengan manajemen 16 perusahaan tambang itu disepakati dua ruas jalan yang menjadi tanggung jawab mereka yang harus dikerjakan perbaikan dan pembangunannya, yang dibiayai dari dana CSR 16 perusahaan itu dengan total anggaran kurang lebih Rp355 miliar,” jelasnya.
Faidul menuturkan, ruas Jalan Towi–Kolonodale akan dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari 16 perusahaan tambang. Konsorsium tersebut berkomitmen membiayai pembangunan dan peningkatan mutu jalan sepanjang 13 kilometer.
Sementara itu, ruas Jalan Buleleng–Matarape akan ditangani oleh satu perusahaan tambang yang bertanggung jawab penuh terhadap pendanaan dan pelaksanaan pekerjaan fisik.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyambut baik komitmen perusahaan tambang tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi solusi percepatan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Alhamdulillah, perusahaan-perusahaan tambang memiliki semangat yang sama untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ini bukan untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat Sulawesi Tengah,” kata Anwar.
Ia berharap pembangunan jalan tersebut dapat meningkatkan konektivitas ekonomi, memperlancar distribusi logistik, serta mengurangi kesenjangan akses antarwilayah di Sulawesi Tengah.
“Di tengah keterbatasan fiskal, kita harus mampu menghadirkan inovasi. Bagi kami, ini adalah inovasi di tengah efisiensi. Sulawesi Tengah menyambut baik kesepakatan ini karena tujuannya sama, memberi manfaat kepada rakyat,” ujarnya. (bar/*)
