Lebih Baik untuk Pengadaan Alat Cuci Darah Lebih Bermanfaat
POSO, – Keputusan Pemerintah Kabupaten Poso melalui Dinas Perhubungan yang mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,5 miliar pada Tahun Anggaran 2026 untuk subsidi block seat penerbangan di salah satu maskapai swasta nasional dinilai perlu dievaluasi secara serius.
Tujuan awal kebijakan tersebut memang dapat dipahami, yakni meningkatkan konektivitas transportasi udara dan mendukung mobilitas masyarakat. Namun, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak terletak pada niatnya, melainkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Poso, Dr. Coni Modjanggo, S.Pak., M.A., kepada Radar Sulteng, Jumat (5/6/2026).
Menurut alumnus pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu, belum genap satu tahun berjalan, penerbangan yang memperoleh dukungan anggaran tersebut kini tidak lagi beroperasi sebagaimana yang diharapkan.
Bahkan, frekuensi penerbangan yang sebelumnya tersedia beberapa kali dalam seminggu kini tidak ada lagi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas penggunaan uang rakyat sebesar Rp2,5 miliar tersebut.
“Jauh sebelum kebijakan ini berjalan, saya telah menyampaikan dalam forum rapat Komisi II bahwa terdapat alternatif penggunaan anggaran yang memiliki dampak sosial lebih besar dan lebih langsung dirasakan masyarakat, yakni pengadaan alat cuci darah (hemodialisa) untuk rumah sakit daerah Kabupaten Poso. Itu jauh lebih mulia dan langsung dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.
Dr. Coni mengatakan, hingga saat ini masyarakat Kabupaten Poso yang membutuhkan layanan cuci darah masih menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan. Tidak sedikit pasien yang harus melakukan perjalanan ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan medis yang seharusnya dapat tersedia di daerah sendiri.
“Akibatnya, masyarakat tidak hanya menanggung beban penyakit, tetapi juga beban ekonomi yang tidak ringan. Dengan nilai anggaran Rp2,5 miliar, pemerintah sesungguhnya memiliki kesempatan menghadirkan layanan kesehatan yang manfaatnya dapat dirasakan selama bertahun-tahun oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, alat cuci darah bukan sekadar pengadaan barang, melainkan investasi kemanusiaan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat.
Dr. Coni melanjutkan, dalam perspektif kebijakan publik, setiap rupiah yang dibelanjakan seharusnya memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan kebermanfaatan sosial. Ketika dana miliaran rupiah dialokasikan pada program yang manfaatnya tidak berkelanjutan, sementara kebutuhan dasar masyarakat di sektor kesehatan masih belum terpenuhi, maka wajar apabila rakyat mempertanyakan arah prioritas pembangunan daerah.
“Persoalan ini bukan semata-mata tentang penerbangan atau transportasi udara. Persoalan utamanya adalah tentang keberpihakan anggaran. Mana yang menjadi prioritas dan dirasakan rakyat banyak, apakah belanja kursi pesawat sebanyak 105 seat atau belanja alat cuci darah? Apakah APBD benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, atau justru lebih banyak terserap pada program yang manfaatnya terbatas dan tidak berkelanjutan? Ini faktanya. Sekarang Pemerintah Kabupaten Poso perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai evaluasi pelaksanaan subsidi block seat tersebut. Mengapa program itu tidak berlanjut, sementara uang rakyat sebesar Rp2,5 miliar telah digunakan? Apa indikator keberhasilannya? Apa dampak ekonominya bagi masyarakat?” tanya politikus Partai NasDem itu.
Dari hasil penelusuran media ini di wilayah Kecamatan Pamona Timur, Pamona Selatan, dan Pamona Barat, warga yang membutuhkan layanan cuci darah terpaksa harus berobat ke rumah sakit yang memiliki fasilitas hemodialisa, seperti RS Lagaligo di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Sementara warga di Kecamatan Pamona Puselemba, Pamona Utara, Lage, Poso Kota Bersaudara, dan Poso Pesisir Bersaudara harus menjalani perawatan ke RSUD Parigi Moutong maupun RSUD Undata Palu. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pasien mengalami keterlambatan penanganan medis yang berisiko terhadap keselamatan jiwa mereka.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poso, Yunirson Penyami, S.Pd., M.M., mengatakan program block seat belum berakhir. Penerbangan terakhir hanya berlangsung pada 28 Maret lalu.
“Dari proses evaluasi Pemda Poso, jadwal keberangkatan pada Selasa dan Sabtu dinilai kurang tepat. Karena itu kami mengajukan kepada pihak Sriwijaya Air agar jadwal diubah menjadi Senin dan Jumat. Namun pihak Sriwijaya belum menyetujui dan meminta waktu hingga bulan Mei. Usulan jadwal Senin dan Jumat itu juga merupakan aspirasi masyarakat yang masuk kepada kami,” ujarnya.
Menurut Yunirson, pemerintah daerah juga masih mengkaji tingkat keterisian kursi penerbangan.
“Hal ini pula yang masih kami kaji terkait keterisian kursi. Dengan demikian, kami berkesimpulan kelanjutannya kemungkinan hanya satu kali dalam seminggu. Saat ini masih dalam proses perubahan,” kata Yunirson. (dy)
