PALU,— Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka, Komang Jordi, menyampaikan sejumlah persoalan ketenagakerjaan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam hearing dan audiensi yang berlangsung pada Kamis (14/5/2026). Persoalan itu mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), pemberangusan serikat pekerja, lemahnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga kasus kekerasan seksual terhadap buruh perempuan.
Komang mengatakan, PHK massal terjadi di sejumlah perusahaan tambang dan industri di Morowali Utara maupun Morowali. Di Morowali Utara, sekitar 2.000 buruh di PT GNI dan PT NNI kehilangan pekerjaan. Sementara di Morowali, sekitar 250 buruh di PT MIM dan PT RJS mengalami PHK maupun dirumahkan.
“PHK yang ada di GNI dan NNI di Morowali Utara itu kurang lebih sekitar 2.000 buruh yang kemudian ter-PHK. Selanjutnya di Morowali, termasuk di PT MIM dan RJS, sebanyak 250 buruh di-PHK maupun dirumahkan,” kata Komang saat diwawancarai pada Sabtu, (16/5/2026).
Selain PHK, pihaknya juga menyoroti praktik union busting atau pemberangusan serikat pekerja di sejumlah perusahaan. Menurutnya, beberapa pengurus serikat mendapat tekanan setelah aktif memperjuangkan hak-hak buruh.
“Metodologi mereka itu misalkan melalui pemutusan hubungan kerja, diskriminasi di tempat kerja, adanya intervensi dan tendensi. Memang ada beberapa perusahaan yang melakukan praktik-praktik union busting,” ujarnya.
Komang juga menilai perusahaan di sektor industri ekstraktif di Sulawesi Tengah masih banyak mengabaikan penerapan K3. Ia menyinggung tingginya kasus kecelakaan kerja, minimnya alat pelindung diri, hingga lemahnya pengawasan terhadap sertifikasi keselamatan kerja.
“Banyak kecelakaan kerja yang terjadi seperti jatuh dari ketinggian, alat pelindung diri yang tidak memadai, aturan K3 yang tidak betul-betul diterapkan di kawasan industri,” katanya.
Persoalan lain yang ikut disampaikan ialah kasus kekerasan seksual terhadap buruh perempuan. Komang menyebut beberapa anggota serikat pekerja mengalami pelecehan seksual yang diduga dilakukan tenaga kerja asing.
“Kasus kekerasan seksual terhadap buruh perempuan ini sangat rentan terjadi. Bahkan ada anggota kami yang mendapatkan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga kerja asing,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah provinsi bersama dinas terkait menyepakati pembentukan satuan tugas (satgas) ketenagakerjaan untuk menangani persoalan buruh di Sulawesi Tengah. Satgas itu nantinya melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan serikat pekerja.
“Gubernur akan membentuk satgas ketenagakerjaan untuk mengakomodir segala persoalan buruh yang ada di Sulawesi Tengah,” kata Komang.
Menurutnya, pembentukan satgas menjadi langkah penting karena Sulawesi Tengah saat ini menjadi salah satu pusat industri ekstraktif nasional yang menyimpan banyak persoalan ketenagakerjaan.
“Kami berharap melalui satgas ketenagakerjaan ini segala persoalan bisa diminimalisir bahkan diselesaikan,” ujarnya.
Meski demikian, Komang menegaskan pihaknya tetap akan mengawal komitmen pemerintah. Ia menilai pemerintah belum sepenuhnya serius menyelesaikan persoalan buruh karena berbagai pelanggaran masih terus berulang.
“Kami tidak pernah menyandarkan kesejahteraan dan kepentingan kami secara penuh kepada pemerintah. Karena nyatanya masih banyak hal-hal timpang yang terus berulang,” katanya.
Ia berharap pemerintah provinsi benar-benar berpihak kepada kelas pekerja dan menghadirkan langkah konkret untuk menjamin kesejahteraan buruh di Sulawesi Tengah.
“Kami ini kelompok yang memberi kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi di Sulawesi Tengah. Artinya harus selaras juga dengan kesejahteraan yang harus kami peroleh,” tutup Komang. (NAS)
