Kabar68.Palu – DPRD Kota Palu menggelar reses untuk mendengarkan aspirasi warga yang tinggal di hunian sementara (Huntara) kawasan Hutan Kota Palu.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Moh Anugerah Pratama selaku Wakil DPRD Kota Palu Dapil 1, Dinas Sosial Kota Palu, dan Bappeda Kota Palu.(20/25)
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah keluh kesah mereka terkait penggusuran Huntara yang direncanakan pada bulan Desember mendatang.
Salah satu warga, Aslima, sambil menangis menceritakan kondisinya yang sampai saat ini belum juga mendapatkan hunian tetap (Huntap), sementara Huntara yang ia tinggali terancam digusur.
Salah satu penyebab warga sulit mendapatkan Huntap adalah warga yang melapor dengan Kartu keluarga Gendong dan tidak menggunakan KK asli.
Menanggapi hal ini, Moh Anugerah Pratama menyatakan keterkejutannya atas informasi tersebut. “Saya sangat senang sekali bertemu langsung dengan masyarakat Talise dan saya juga mendengar banyak kabar yang kaget juga saya itu, bahwa Huntara akan diusir semua itu orangnya itu saya baru dengar ternyata itu keputusan dari provinsi tapi di sini juga saya mau lihat lagi ini situasi di sana,” ujarnya.
DPRD Kota Palu mengaku belum mengetahui atau mendapatkan konfirmasi dari DPRD provinsi terkait pengusuran Huntara. Namun, memang benar bahwa lahan Hutan kota telah diambil alih oleh Provinsi dan akan dimanfaatkan kembali.
Pihak Dinas sosial dan DPRD kota palu belum bisa mengonfirmasi terkait tempat untuk relokasi warga yang bermukim di Huntara Hutan kota saat ini.
“Permasalahannya itu ternyata sangat panjang. Katanya juga banyak yang bukan penyintas tinggal disanakan itu juga masih mau dicari tahu dulu,” tambahnya.
Selain masalah penggusuran, warga juga menyampaikan keluhan terkait bantuan beras yang mana sebagian warga tidak lagi menerima bantuan tersebut. Warga yang tinggal di Huntara juga merasa tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait.(ZAR)
