Tolak Rencana Penggusuran Sepihak, Tuntut Kepastian Hunian Tetap
PALU – Warga Hunian Sementara (Huntara) Kota Palu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Palu, Selasa (10/2/2026). Mereka memprotes kebijakan Pemerintah Kota Palu yang dinilai tidak berpihak pada korban terdampak bencana.
Orator aksi, Raslin, dalam orasinya menegaskan bahwa Pemkot Palu dianggap lebih peduli terhadap pembangunan patung dan proyek simbolik dibandingkan pemenuhan kebutuhan dasar warganya.
“Pemkot Palu lebih peduli patung daripada kehidupan warganya,” tegas Raslin di hadapan peserta aksi.
Ia menyebut, banyak pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak bersifat substantif dan tidak menyentuh persoalan utama masyarakat, khususnya warga Huntara yang hingga kini belum mendapatkan hunian tetap.
Menurut Raslin, warga Huntara Hutan Kota justru terancam digusur, di tengah besarnya anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan masjid, musala, taman, patung, hingga fasilitas kesehatan.
“Hunian tetap warga terdampak bencana Sulawesi Tengah justru ditelantarkan. Kami mau digusur, sementara miliaran APBD dan APBD hibah hanya dibangunkan masjid, musala, patung, dan taman,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, anggaran pembangunan taman dan proyek lain masjid di huntap, mencapai sekitar Rp25 miliar. Menurutnya, jika anggaran tersebut dialihkan untuk pembangunan rumah warga, maka persoalan Huntara bisa segera diselesaikan.
“Kalau anggaran itu dipakai bangun rumah, banyak warga tidak perlu tinggal di Huntara sampai sekarang,” katanya.
Dalam orasi yang penuh emosi, Raslin menegaskan bahwa warga Huntara bukan objek yang bisa diperlakukan semena-mena.
“Kami tidak punya rumah, kami mau digusur. Kami ini manusia, bukan hewan. Bahkan hewan saja dilindungi,” teriaknya.
Aksi unjuk rasa berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. (bar)
