Kabar68.Palu – Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, optimis bahwa provinsi ini akan menjadi salah satu yang terdepan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pernyataan ini ia sampaikan menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan angka kemiskinan ekstrem nasional turun hingga nol persen pada akhir 2026.
Syarifudin Hafid menekankan bahwa kemiskinan ekstrem harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak di Sulawesi Tengah, tidak hanya gubernur dan jajaran pemerintah provinsi, tetapi juga seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota.
“Pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah harus kita selesaikan,” tegasnya. “Saya melihat 9 program BERANI yang dicanangkan Gubernur sangat relevan dengan instruksi Presiden. Sekarang, tinggal bagaimana kita bersinergi agar program tersebut benar-benar dirasakan oleh rakyat.”
Ia bahkan mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengentasan Kemiskinan di tingkat provinsi. Menurutnya, keberadaan satgas akan mempercepat integrasi kebijakan pusat dengan program pemerintah daerah serta memperkuat keterlibatan masyarakat. Ia juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan sejumlah kelompok masyarakat untuk menyusun strategi bersama dalam mendukung agenda besar ini.
Syarifudin Hafid menambahkan bahwa Sulawesi Tengah memiliki peluang besar untuk menjadi acuan nasional dalam menekan angka kemiskinan.
“Dengan keseriusan Gubernur dan dukungan penuh Presiden, saya yakin Sulawesi Tengah akan menjadi provinsi acuan dalam pengentasan kemiskinan. Paradoks ekonomi kita harus dijawab, kekayaan sumber daya alam yang melimpah harus sejalan dengan berkurangnya jumlah masyarakat miskin,” jelasnya.
Ia menegaskan, upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial, tetapi harus ditempuh melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, hingga penghapusan kantong-kantong kemiskinan harus berjalan beriringan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawalan program prioritas pemerintah pusat, seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG), agar benar-benar terimplementasi di daerah.
“Semua pihak harus kompak, baik DPRD, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil. Jika kita bersatu, Sulawesi Tengah akan berada di garda depan dalam menghapus kemiskinan ekstrem,” tutupnya penuh keyakinan. (Lam/Lis)
