Kabar68.Palu – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib 1.171 honorer yang belum terakomodasi dalam proses pengusulan pengangkatan. Sikap itu ia sampaikan usai menerima perwakilan massa aksi dari Aliansi Rakyat Honorer Bersatu Kota Palu bersama SPHP dan LBH Sulteng di halaman Kantor Wali Kota Palu, Senin (24/11/2025).
Hadianto memastikan Pemerintah Kota Palu akan segera berkomunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Ia berharap pemerintah pusat memberikan ruang bagi seluruh honorer yang telah lama mengabdi.
“Kami akan melakukan komunikasi ke KemenPAN-RB secepatnya dan meminta (Solusi dari KemenPAN-RB, red), saya tidak ingin bilang mendesak, tetapi meminta bahwa hal ini menjadi permintaan besar,” ujar Hadianto.
Ia menegaskan kesiapan Pemkot Palu menanggung pembiayaan PPPK yang akan diangkat, baik untuk tenaga paruh waktu maupun honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun.
“Pemerintah Kota Palu siap untuk atas pembiayaan PPPK yang akan diangkat, baik paruh waktu maupun yang sudah berjalan. Karena ini bagian dari keluarga yang selama ini berjuang, bekerja keras untuk masyarakat dan Kota Palu,” katanya.
Hadianto menyebut ia tidak ingin ada satu pun honorer Kota Palu yang tertinggal dalam proses pengangkatan.
“Kita berusaha tidak ada satu dari keluarga kita ini yang kita tinggalkan. Semua kita usahakan untuk betul-betul bisa mendapatkan pengakuan sebagaimana harapan yang selama ini mereka inginkan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Hadianto juga memastikan bahwa ia akan berangkat ke Jakarta pada Kamis (27/11/2025) untuk bertemu KemenPAN-RB. Ia akan membawa perwakilan honorer bersama sejumlah pejabat Pemkot.
“Dari perwakilan keluarga honorer kita yang belum terangkat itu ada tiga. Kemudian nanti dari saya, dari BKD, mungkin Ibu Wawali nanti. Pokoknya saya lihat dari OPD mana yang akan saya bawa.”
Aksi honorer hari ini kembali menegaskan tuntutan agar pemerintah hadir penuh mengakomodasi pengabdian ribuan tenaga honorer yang telah bekerja antara 5 hingga 30 tahun. Pemerintah Kota Palu kini membawa langsung aspirasi itu ke pemerintah pusat untuk mendapatkan keputusan final. (NAS)
