Egar: Perlu Libatkan Ahli Gizi Dalam Setiap Perencanaan dan Pelaksanaan
PALU, – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru berjalan beberapa bulan menuai sorotan publik terkait banyak kasus keracunan makanan, dan vendor penyedia makan gratis yang belum dibayar oleh pihak penyelenggara program tersebut di daerah.
Terlepas dari pro dan kontra pada pelaksanaan program tersebut, pakar gizi dari praktisi hukum, yang Ketua Umum Lembaga Pemerhati Khusus Nasional (LPKN) Republik Indonesia Dr.Egar Mahesa.,SH.,MH ,C.DM.,C.MED.,CPArb., mengatakan program MBG harus didukung, karena memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah stunting jika dilaksanakan dengan tepat sasaran dan profesional.
Walaupun masih ada kekurangan, Egar menjelaskan, salah satu kunci efektivitas MBG yakni, penargetan yang spesifik kepada kelompok yang paling membutuhkan seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan remaja putri.
“Pentingnya memberikan gizi yang cukup bagi remaja putri agar kelak menjadi ibu yang sehat dan tidak anemia. Kalau remaja putri bisa ditargetkan di sekolah, sedangkan untuk kelompok ibu hamil dan menyusui bisa melalui kerja sama dengan posyandu,” ujarnya kepada media ini, Sabtu (29/30) DI Palu.
Menurut Egar, MBG harus menyumbang minimal sepertiga dari kebutuhan gizi harian, terutama protein sebagai faktor pertumbuhan utama. Karena protein merupakan growth factor. Hal ini yang paling utama sebab selama ini yang tercukupi hanya karbohidrat.
Namun kata dia, keberhasilan program tersebut tidak hanya tergantung pada jumlah makanan yang diberikan, tetapi juga kualitas dan daya terima anak-anak terhadap makanan tersebut.
“MBG itu jangan melihat volumenya, tapi kualitasnya. Sedikit tapi habis lebih baik daripada banyak tapi tersisa,” katanya.
Egar menyarankan menyarankan agar menu MBG dibuat menarik dan sesuai tren untuk menyiasati kebiasaan makan anak-anak yang cenderung pemilih.
“Buat yang kecil-kecil tapi enak. Misalnya bola-bola daging atau makanan kekinian lainnya yang disukai anak-anak,” sarannya.
Egar menekankan agar program tersebut lebih efektif, sehingga perlu melibatkan ahli gizi dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan, guna mendorong pendekatan desentralisasi hingga ke tingkat desa agar pengawasan dan pelaksanaan lebih optimal.
“Jangan menggunakan orang yang bukan ahli gizi karena tidak tahu bagaimana menyusun menu dari bahan mentah sampai ke mulut konsumen,” tegasnya.
Egar berharap, program MBG bisa terus dievaluasi dan disempurnakan.
“Jangan langsung dicaci, tapi beri waktu setahun, dua tahun. Jika konsisten, kita bisa menyiapkan generasi yang sehat,” pungkasnya.(Lam)
