PALU – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Tengah menunjuk Mohamad Natsir Said, S.H., M.H. sebagai Karteker Pengurus KONI Kota Palu, menyusul keluarnya rekomendasi dari KONI Pusat terkait penyelesaian polemik Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Kota Palu.
Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2026 yang ditetapkan di Palu pada 4 Februari 2026.
SK ini sekaligus menegaskan bahwa KONI Sulteng mengambil alih kendali organisasi KONI Kota Palu guna mencegah stagnasi pembinaan olahraga akibat konflik internal.
Dalam SK dijelaskan, masa kepengurusan KONI Kota Palu periode 2021–2025 telah berakhir, sementara pelaksanaan Musorkot untuk masa bakti berikutnya dinilai bermasalah secara administrasi dan menuai aduan dari sejumlah pihak yang merasa dirugikan.
Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah Muhammad Fathur Razaq, S.I.P. menetapkan Natsir Said—yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum KONI Sulteng—untuk menjalankan roda organisasi KONI Kota Palu sekaligus mempersiapkan dan melaksanakan Musorkot ulang guna memilih Ketua Umum KONI Kota Palu masa bakti 2026–2030.
Penunjukan karteker ini dilakukan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi KONI Pusat, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Umum KONI Pusat Nomor 96/ORG/II/2026 tertanggal 4 Februari 2026 tentang Rekomendasi Penyelesaian Masalah Musorkot KONI Kota Palu.
Rekomendasinya adalah mengambil alih dengan membentuk karteker.
Dalam SK karteker ditegaskan, masa tugas karteker KONI Kota Palu berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga selesainya pelaksanaan Musorkot ulang.
Sementara itu, pembiayaan kegiatan organisasi selama masa karteker dibebankan pada anggaran Pemerintah Kota Palu serta dana hibah KONI Kota Palu Tahun Anggaran 2026.
Sebelumnya Musorkot KONI Kota Palu yang dilaksanakan pada akhir Desember 2025 ricuh dan sebagian peserta walk out, menyusul kemudian diadukan oleh Wahyu Chen terkait Musorkot KONI Kota Palu ke KONI Sulteng.
Selanjutnya KONI Sulteng meminta pertimbangan KONI Pusat di Jakarta, agar putusan KONI Sulteng mendapat legitimasi yang kuat. (bar)
