PALU, – Pertemuan antara tim Poboya dan perwakilan perusahaan CPM/BRMS di Jakarta tidak membuahkan hasil. Agenda yang sedianya membahas kemitraan dan komitmen penciutan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di Poboya berakhir tanpa kesepakatan.
Sekretaris Pokja Pertambangan Poboya sekaligus Koordinator Rakyat Lingkar Tambang Poboya, Kusnadi, menyebut pertemuan tersebut berjalan tanpa kehadiran pengambil keputusan dari pihak perusahaan.
“Tidak ada hasil. Karena CPM/BRMS tidak menghadirkan pengambil keputusan, sehingga rapat maupun pertemuan untuk menggagas kemitraan dianggap percuma oleh koordinator tim Poboya (Sofyar),” kata Kusnadi melalui pesan WhatsApp, Jumat (20/2/2026).
Sebelumnya, kedua pihak telah menggelar pertemuan awal di Kantor BRMS, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan itu mencoba merumuskan skema kemitraan. Namun tim Poboya menegaskan mereka membutuhkan komitmen tertulis terkait penciutan wilayah sebagai dasar bersama untuk mengawal WPR di Poboya.
“Kemarin sudah diadakan pertemuan awal di salah satu gedung di kawasan Kuningan Jakarta Selatan yang menggagas kemitraan, namun belum peroleh keputusan karena tim Poboya di atas kertas inginkan dulu keputusan atau kesepakatan bersama soal komitmen penciutan agar menjadi pegangan untuk sama-sama kawal penciutan untuk WPR di Poboya,” ujarnya.
Menurut Kusnadi, perwakilan CPM/BRMS yang hadir, Sudarto, menyatakan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dan berjanji akan menyampaikan usulan tersebut kepada atasan. Sikap itu memicu kekecewaan dari tim Poboya.
“Namun lagi-lagi dari tim CPM-BRMS (Sudarto) berjanji akan menyampaikan masukan tersebut ke atasan karena dia bukan pengambil keputusan. Nah, statement inilah yang membuat tim Poboya kecewa,” tegasnya.
Kondisi tersebut membuat rencana pertemuan kedua yang dijadwalkan pada Jumat (20/2/2026) akhirnya batal. Tim Poboya menilai pembahasan lanjutan tidak akan efektif tanpa kehadiran pihak yang memiliki kewenangan penuh.
Selain kemitraan dan penciutan, pembahasan mengenai pencabutan laporan juga tidak menemui titik terang. Semua poin pembicaraan mengalami kebuntuan.
“Soal pencabutan laporan juga belum ada kepastian, karena semua poin pembicaraan baik kemitraan dari CPM dan penciutan dari tim Poboya deadlock. Sehingga agenda ke tuntutan lain juga ikut deadlock,” jelas Kusnadi.
Ia menegaskan pertemuan di Jakarta tidak menghasilkan kesepakatan apa pun. “Intinya, pertemuan Jakarta tidak membuahkan hasil alias tangan hampa atau kosong,” pungkasnya.
Sebelumnya, rapat ini telah dijadwalkan saat Masyarakat Poboya melakukan aksi unjuk rasa pada Kamis, (12/2/2026) melalui surat undangan resmi PT CPM bernomor 062/CPM/LGL/II/2026 perihal musyawarah terkait kemitraan bagi peningkatan ekonomi Masyarakat Poboya dan lingkat tambang. (NAS)
