Kabar68.Palu – Perempuan Mahardhika Palu menyoroti meningkatnya kekerasan seksual, femisida, serta berbagai bentuk eksploitasi terhadap perempuan di Sulawesi Tengah, khususnya di kawasan industri nikel. Sorotan ini disampaikan dalam rangkaian konferensi pers nasional Perempuan Mahardhika menjelang Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) yang digelar pada Senin (24/11/2025).
Koordinator Perempuan Mahardhika Palu, Stevi Rasinta Papuling, menjelaskan bahwa tema konferensi tahun ini menyoroti kerja layak dan ruang hidup bebas kekerasan di tengah menguatnya rezim antidemokrasi. Menurutnya, situasi tersebut sangat relevan dengan kondisi perempuan di Sulteng.
“Tema ini sesuai dengan kondisi perempuan di Sulawesi Tengah. Kekerasan sistematis seperti feminisida, eksploitasi buruh terhadap pekerja perempuan, dan kekerasan berbasis gender di kawasan industri nikel terus meningkat,” kata Stevi melalui sambungan telepon pada Senin, (24/11/2025).
Ia memaparkan sejumlah temuan hasil riset Perempuan Mahardhika Palu di kawasan industri Morowali, khususnya di dalam PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Riset yang dilakukan sejak Februari hingga April itu menemukan sedikitnya 16 pekerja perempuan mengalami situasi kerja yang tidak manusiawi dan pelecehan di lingkungan kerja.
“Kami menemukan ada 13 pekerja perempuan yang mengalami catcalling, sembilan perempuan yang tubuhnya dikomentari, dan beberapa lainnya mengalami sexual abuse yang dianggap bercandaan. Bahkan ada juga yang mengalami pelecehan seksual secara online,” jelas Stevi. Ia menambahkan bahwa sebagian besar pelaku merupakan rekan kerja korban, termasuk atasan dan pengawas.
Stevi juga menyinggung kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lima pekerja perempuan di PT Bintang Morowali Sejahtera yang sebelumnya melaporkan pelecehan seksual. Menurutnya, kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual di kawasan industri nikel semakin marak sampai hari ini.
Selain kekerasan seksual, Perempuan Mahardhika Palu menyoroti meningkatnya kasus femisida dalam dua tahun terakhir.
“Di 2024 ada dua perempuan yang dibunuh, salah satunya pekerja industri nikel yang diperkosa dan dibunuh lalu jasadnya dibuang ke jurang. Tahun ini juga ada dua kasus pembunuhan terhadap perempuan, termasuk yang dibakar hidup-hidup di Mamboro,” tegas Stevi.
Ia menilai lemahnya sistem perlindungan negara dan aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor mengapa kekerasan terhadap perempuan terus berulang.
“Negara harus bertanggung jawab. Femisida sering dianggap urusan keluarga, bukan kejahatan serius. Penanganan kekerasan seksual oleh kepolisian juga masih lemah,” ujar Stevi.
Menurutnya, aparat kepolisian masih kerap meminta tambahan bukti saat korban melapor, padahal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah menetapkan kesaksian korban sebagai bukti utama.
“Praktik-praktik seperti ini membuat korban takut melapor,” katanya.
Di lingkungan kampus, Stevi menilai perubahan nama Satuan Tugas PPKS menjadi bentuk lain justru membuat mekanisme penanganan korban semakin membingungkan. Kondisi ini membuat pendampingan korban hanya bisa dilakukan melalui jaringan gerakan perempuan atau komunitas yang fokus pada isu tersebut.
Stevi menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan struktural.
“Ini bukan masalah individu. Negara, aparat penegak hukum, satgas kampus, sampai perusahaan di industri ekstraktif harus bertanggung jawab,” ucapnya.
Sebagai bentuk perlawanan, Perempuan Mahardhika Palu akan menggelar aksi pada Selasa (25/11/2025) di depan Kampus Universitas Tadulako. Aksi tersebut akan berlangsung pukul 15.00 WITA dengan rangkaian silent march, long march, aksi cap tangan di kain, dan teatrikal.
“Kami memilih aksi depan kampus untuk menyuarakan keselamatan perempuan dan mendesak pembenahan implementasi UU TPKS oleh aparat yang selama ini tidak menjalankan mandat undang-undang,” pungkas Stevi.(NAS)
