Pemkot Tidak Lupakan Penyintas
PALU – Kepala Dinas Sosial (Kadis Sosial) Kota Palu, Suzik, menanggapi aksi unjuk rasa para penyintas bencana yang masih tinggal di Hunian Sementara (Huntara) Hutan Kota, di DPRD Kota Palu, Selasa (10/2/2026).
Suzik menjelaskan, Huntara yang masih dihuni penyintas tidak hanya berada di satu titik.
“Sebagian berada di wilayah Talise–Valangguni, sebagian lainnya masih ada di beberapa lokasi,” ujar Suzik saat ditemui usai Musrenbang di Kelurahan Siranindi Kota Palu, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, banyak penghuni Huntara merupakan kategori “KK gendong”. Artinya, dalam satu kepala keluarga (KK) yang terdata dan mendapatkan hunian tetap (Huntap), masih terdapat anggota keluarga lain yang belum terakomodasi karena terpisah KK.
“Yang diberikan Huntap itu satu KK, sementara masih ada keluarga lain yang tertinggal. Ini yang kemudian masih tinggal di Huntara,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi Huntara yang saat ini dinilai tidak lagi sepenuhnya dihuni oleh warga yang berhak. Bahkan, kata dia, ada Huntara yang dijadikan tempat kos. Selain itu, terdapat penghuni yang bukan penyintas langsung dari Kota Palu.
“Di beberapa titik, seperti di Kabonena, ada yang berasal dari Sigi dan Donggala. Jadi tidak semuanya warga yang berhak,” ungkap Suzik.
Terkait tuntutan warga yang tidak memiliki alas hak kepemilikan tanah namun merasa berhak atas Huntap, Suzik menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Palu akan melakukan verifikasi kembali. Proses tersebut akan melibatkan BPBD dan Dinas Sosial, mengacu pada hasil panitia khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Tengah terkait data penyintas bencana.
“Data itu akan diverifikasi kembali, termasuk yang di Duyu, Palu, Donggala dan Sigi. Kami akan lihat kembali berdasarkan hasil pansus,” katanya.
Bagi warga yang tidak memiliki alas hak, pemerintah kota, lanjut Suzik, akan mencari solusi. “Yang tidak punya alas hak akan dipikirkan, mungkin kebijakan Wali Kota Palu dengan dibuatkan surat keputusan sebagai dasar,” ujarnya.
Suzik menegaskan, selama ini pemerintah telah banyak menyalurkan bantuan kepada penyintas, baik dalam bentuk hunian maupun bantuan sosial lainnya. Namun demikian, pihaknya tetap membuka ruang evaluasi agar penanganan penyintas dapat lebih tepat sasaran. (bar)
