PALU, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengkaji peluang menjadikan pemanfaatan air laut oleh industri sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui penyulingan air laut menjadi air tawar untuk kebutuhan industri.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan (Kaban) Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulteng, Andi Irman, dalam rapat pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) bersama Komisi III DPRD Sulawesi Tengah yang dipimpin Dandi Nayoan di gedung DPRD Sulteng, Rabu (11/3).
Irman menjelaskan regulasi yang berlaku saat ini belum memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut PAD dari pemanfaatan air laut yang diolah menjadi air tawar.
“Kalau kita menarik retribusi untuk itu, pasti akan berbenturan dengan peraturan yang ada karena memang belum ada dasar hukumnya,” ujar Irman.
Menurutnya, aturan terkait pemanfaatan air laut sebenarnya sudah ada sejak lama, namun belum mengatur secara jelas peluang bagi daerah untuk memperoleh pendapatan dari aktivitas tersebut.
Padahal, sejumlah kawasan industri di Sulawesi Tengah (Sulteng) diperkirakan akan menggunakan air laut yang disuling menjadi air tawar untuk mendukung kegiatan produksi. Beberapa wilayah yang berpotensi memanfaatkan teknologi tersebut berada di kawasan industri Morowali dan Morowali Utara.
Dalam rapat tersebut, Irman juga menyampaikan adanya peluang yang disampaikan Direktorat Pajak dan Retribusi agar pemerintah daerah menyiapkan data pendukung bersama kabupaten penghasil untuk memperkuat usulan pemanfaatan air laut sebagai sumber PAD.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini juga tengah melakukan konsultasi dengan sejumlah provinsi serta unsur legislatif untuk membuka peluang perubahan regulasi sehingga pemanfaatan air laut oleh industri dapat memberikan kontribusi terhadap PAD daerah.
“Kami akan coba cari data lagi untuk lebih valid dalam memperkuat potensi PAD dari penyulingan air laut,” pungkasnya.(Zar)
