PALU – Akademisi Universitas Tadulako sekaligus Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Prof. Dr. Irwan Waris, M.Si, menilai kebijakan Pemerintah Kota Palu saat ini belum sepenuhnya berpihak pada perluasan akses pekerjaan bagi masyarakat. Hal tersebut tercermin dari masih maraknya praktik parkir liar di sejumlah titik strategis Kota Palu.
Apalagi baru-baru ini terjadi aksi pengancaman dari oknum juru parkir dengan masyarakat yang sering kali terjadi.
Menurut akademisi Universitas Tadulako ini, menjamurnya parkir liar menunjukkan lemahnya penegakan regulasi perparkiran oleh pemerintah kota.
Padahal, jika dikelola dengan baik, sektor parkir dapat memberikan manfaat besar, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketertiban lalu lintas, kenyamanan pengguna parkir, hingga terciptanya juru parkir resmi.
“Fenomena parkir liar juga menjadi indikator kurangnya lapangan pekerjaan yang dapat diakses masyarakat sesuai dengan kompetensi pencari kerja,” ujar Prof. Irwan, Senin (29/12).
Ia menjelaskan, banyaknya warga yang memilih menjadi juru parkir liar bukan semata-mata karena faktor ketertiban, tetapi lebih pada keterpaksaan ekonomi.
Parkir liar dijadikan sebagai sumber penghasilan sementara sambil menunggu pekerjaan yang sesuai harapan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan sebagian pencari kerja belum memiliki kompetensi atau keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja.
“Akibat keterbatasan skill, sebagian masyarakat memilih pekerjaan parkir karena dinilai tidak memerlukan keahlian khusus,” jelasnya.
Oleh karena itu, Prof. Irwan menekankan bahwa Pemerintah Kota Palu seharusnya tidak hanya fokus pada penertiban parkir liar, tetapi juga mengelola sistem perparkiran secara efektif dan berkelanjutan. Di saat yang sama, pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian pelatihan dan keterampilan kerja.
Langkah konkret yang dapat dilakukan, lanjutnya, antara lain mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) dengan menyediakan pelatihan gratis sesuai minat masyarakat dan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, kursus dan program keterampilan yang berada dalam lingkup Dinas Pendidikan Kota Palu juga perlu dihidupkan kembali.
Di sisi lain, Prof. Irwan mengapresiasi upaya pemerintah kota dalam mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menilai Pemkot Palu cukup maksimal menyiapkan berbagai sarana dan infrastruktur ekonomi yang mendukung pertumbuhan UMKM, khususnya sektor kuliner.
“Namun, kebijakan pengembangan ekonomi ini perlu diimbangi dengan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih pro-rakyat, agar masyarakat memiliki pilihan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan,” pungkasnya. (bar)
