Pemerintah Sasar 3 Juta Rumah, Tapi Harga Rumah Terlalu Tinggi
PALU, – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Outlook Bisnis Property Sulteng 2026 bertajuk “Dari Perlambatan Menuju Stabilisasi Pasar yang Realistis” di Paramasu Palu, 12 September 2026.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan sektor perumahan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat seperti PGRI dan ojek online (ojol), untuk membahas arah bisnis properti di tengah dinamika daya beli masyarakat.
Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa bisnis properti atau penjualan perumahan di Sulawesi Tengah selama lima tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan signifikan. Sejak 2021 tercatat sebanyak 1.779 unit rumah terjual, dan pada 2025 meningkat menjadi 5.408 unit. Peningkatan terbesar terjadi di Kabupaten Sigi dan Kota Palu.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi II, Recky Walter Lahope,, mengatakan indikator kesejahteraan suatu negara salah satunya diukur dari kepemilikan rumah masyarakat.
“Negara dikatakan sejahtera dan berhasil kalau masyarakatnya memiliki rumah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah secara nasional. Untuk mendukung program tersebut, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dinolkan. Jika sebelumnya masyarakat harus membayar sekitar 4 persen atau berkisar Rp4–7 juta, kini biaya tersebut ditiadakan.
Selain itu, masyarakat kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memperoleh fasilitas subsidi perumahan. Di Sulawesi Tengah sendiri, terdapat 8.000 program bedah rumah bagi masyarakat yang rumahnya tidak layak huni.
Namun di sisi lain, kalangan PGRI menyoroti kenaikan harga rumah yang terus terjadi. Saat ini harga rumah disebut telah berada di angka Rp130 juta lebih. Kondisi ini dinilai membuat bisnis perumahan lebih menguntungkan bagi pelaku usaha dibandingkan pembeli.
“Pembelinya justru kategori penghasilannya pas-pasan. Harga terus naik, sementara penghasilan tidak sebanding,” ungkap perwakilan PGRI.
PGRI juga menyinggung program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dinilai membebani guru. “Kami tidak ambil rumah, tapi tetap dipotong. Ini menyusahkan,” ujarnya.
Keluhan serupa datang dari pelaku UMKM. Mereka menilai tenor cicilan yang panjang membuat harga rumah menjadi sangat mahal. Dengan UMR sekitar Rp3 juta, cicilan rumah bisa mencapai setengah dari penghasilan.
“Kalau cicilan setengah gaji, sampai kapan pun sulit punya rumah,” keluh salah satu pelaku UMKM.
Sementara itu, perwakilan ojek online (ojol), Yustiono, mengungkapkan pekerja informal kerap mengalami kendala dalam mengakses bantuan perumahan. Ia mengaku pernah ditolak mendapatkan bantuan meski penghasilan hariannya jika ditotal sebulan berada di atas UMP.
“Karena status kami pekerja informal, sering kali tidak dianggap memenuhi syarat administrasi. Padahal penghasilan ada,” katanya.
Yustiono berharap regulator dan operator perumahan dapat merumuskan regulasi yang lebih inklusif bagi pekerja informal seperti ojol, agar memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses program perumahan.
PWI Libatkan Pekerja Informal sebagai Peserta
Kegiatan dialogs bisnis digagas PWI Sulteng bersama DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sulteng bersinergi dengan PT BTN Palu dan Produsen Baja Ringan Kencana.
Kegiatan tersebut menghadirkan peserta dari kalangan pekerja formal seperti tenaga pengajar hingga pekerja informal seperti ojek online (ojol). Talkshow ini bertujuan mengurai percepatan bisnis perumahan bersubsidi di daerah serta relevansinya terhadap program 3 juta rumah yang digalakkan pemerintah.
Ketua Dewan Kehormatan PWI Sulteng, Mahmud Matangara, dalam sambutannya mengapresiasi terselenggaranya kegiatan yang dinilai strategis untuk memahami kondisi pasar properti dan peruntukannya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Mahmud, sektor properti memiliki dampak besar terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pekerja karena melibatkan ratusan subsektor pendukung.
“Bisnis perumahan ini tidak berdiri tunggal, karena ratusan subsektor terlibat di dalamnya. Ini dapat mengurangi pengangguran dan membuka peluang kerja baru, bukan hanya bagi pelaku usaha, tapi hingga pada tingkat tapak,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Pada sesi pemaparan, Ketua DPD APERSI Sulteng, Muhammad Rizal, didampingi anggota pengembang APERSI, Reza Rezaldi, menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 50 pengembang yang bernaung di bawah organisasi tersebut.
Rizal menegaskan, asosiasi melakukan pengawasan ketat terhadap anggotanya agar memenuhi standar regulasi dalam menghadirkan hunian yang nyaman dan layak, khususnya bagi MBR.
“Kualitas perumahan kami menjamin semua pengembang anggota menaati aturan. Kami selalu menekankan agar bekerja sesuai regulasi pemerintah dan tetap berada di jalur yang semestinya,” kata Rizal.
Meski menghadapi sejumlah tantangan, terutama persoalan perizinan dan keterbatasan lahan, pihaknya tetap optimistis kebijakan strategis pemerintah mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki hunian layak. Rizal juga mendorong MBR memanfaatkan berbagai kemudahan program yang tersedia demi percepatan realisasi program 3 juta rumah di Sulteng.
“Manfaatkan program-program yang ada sekarang dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Karena lahan terbatas dan kita masih bergantung pada rumah tapak, bukan rumah susun, sebaiknya segera miliki rumah,” ujarnya. (bar)
