Kabar68.Palu – Nelayan di pesisir Mamboro Barat resah dengan pembangunan jetty milik PT Arasmamulya dan PT Muzo. Ketua RW Labuan Beru sekaligus Ketua Rukun Nelayan Mamboro Barat, Akib Malik, menegaskan aktivitas tambang pasir kedua perusahaan itu telah mengubah alur muara dan menyulitkan nelayan melaut.
“Muara makin menyempit, air sulit keluar, dan perahu nelayan jadi terseret. Akibatnya, banyak nelayan tak bisa melaut,” kata Akib saat ditemui, Sabtu (13/9/2025).
Nelayan kesulitan melaut, kebun warga terancam terendam akibat perubahan alur muara
Ia menjelaskan, penyempitan muara juga berdampak pada lahan perkebunan warga. Air pasang yang meluap kerap menerobos tanggul bronjong hingga merusak kebun di sekitar muara.
Menurut Akib, aliran muara sebelumnya mengarah ke perairan Taipa. Namun, sejak PT Muzo beroperasi, jalur lama justru ditimbun untuk pembangunan bengkel perusahaan. “Kalau mereka berani gali ulang muara, pasti ketemu kerikil semua di bawahnya,” tegasnya.
Akib menambahkan, perubahan aliran muara membuat pukat nelayan sering hanyut dan tertimbun material. Bahkan, ia kehilangan salah satu pukat karena terbawa arus.
Selain masalah muara, Akib juga menyoroti kompensasi yang tidak jelas. Nelayan mendapat informasi ada uang ganti rugi Rp2 juta hingga Rp2,5 juta untuk ruang tambat perahu. Namun, mekanisme pembayaran tidak pernah dibahas dalam rapat. “Kami hanya dapat kabar sepihak,” ujarnya.
Sementara itu, aktivitas PT Arasmamulya dinilai belum menimbulkan dampak langsung. Meski begitu, Akib mengaku terus memantau perusahaan tersebut. Ia menekankan, komunikasi perusahaan dengan masyarakat sangat minim sehingga menimbulkan kesan nelayan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Masyarakat menuntut dua hal utama: perbaikan tanggul dan peninggian bronjong agar muara kembali seperti semula, serta penanganan debu dari aktivitas tambang. “Kalau tidak segera ditindaklanjuti, masalah bisa makin besar,” kata Akib mengingatkan.
Ia menegaskan, pembangunan jetty tidak boleh menutup akses nelayan ke laut, apalagi jika perusahaan belum mengantongi izin pemanfaatan ruang laut. “Masa jalan nelayan ke laut ditutup? Kalau belum ada izin, jangan dulu tutup,” tegasnya.
Hingga kini, belum ada aksi resmi dari nelayan. Namun, keluhan terus meluas di tengah masyarakat pesisir Mamboro Barat. (Nas)
