PALU – Ketua Partai Hijau Indonesia (PHI) Wilayah Sulawesi Tengah, Aulia Hakim, menilai negara gagal menghadapi praktik pertambangan tanpa izin (PETI) yang terus berlangsung di Sulawesi Tengah. Ia menegaskan, persoalan PETI tidak bisa dilihat semata sebagai pelanggaran hukum, melainkan akibat ketidakadilan struktural yang dibiarkan negara.
“Sejak PHI terbentuk Januari lalu, kami sudah memberi peringatan bahwa negara tidak boleh gagal menghadapi praktik ilegal. Tapi sampai hari ini, kami tidak melihat apa target dan tujuan negara sebenarnya dalam menyelesaikan PETI di Sulawesi Tengah,” kata Aulia saat ditemui pada Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki struktur lengkap hingga tingkat desa, mulai dari Bhabinkamtibmas, Polsek, Polres, hingga Polda. Karena itu, ia mempertanyakan klaim lemahnya pengawasan di lapangan.
“Kalau aparat bilang penegakan tidak ada, itu sulit diterima. Strukturnya lengkap. Pertanyaannya, apakah mereka tidak punya alat, atau memang tidak punya political will untuk menegakkan hukum di sektor ini?” ujarnya.
Kendati demikian, Aulia menekankan bahwa PETI tidak bisa dianggap sepenuhnya buruk. Ia menyebut, praktik tersebut muncul akibat ketimpangan akses dan ketidakadilan ekonomi yang dialami masyarakat.
“Ilegal dan legal itu soal administrasi. Korporasi punya modal untuk mengurus izin, masyarakat tidak. Akhirnya rakyat dicap ilegal. Padahal akar persoalannya adalah ketidakadilan,” tegasnya.
Ia mencontohkan kasus Poboya, Kota Palu, di mana aktivitas tambang rakyat berada dalam wilayah kontrak karya PT Citra Palu Minerals (CPM). Secara administratif, kata Aulia, situasi itu tidak sesederhana menyebut masyarakat sebagai penambang ilegal.
“Kalau wilayah itu ada pemilik izinnya, secara administrasi masyarakat bukan ilegal. Kalau ada yang dirugikan, seharusnya CPM yang bicara. Tapi CPM juga cuci tangan. Akhirnya tidak ada yang benar-benar disalahkan, padahal yang paling bertanggung jawab adalah negara,” katanya.
Aulia juga mengkritik langkah penertiban tanpa solusi ekonomi alternatif. Ia mengingatkan bahwa penindakan hukum tanpa jalan keluar hanya akan memperparah krisis sosial.
“Kalau masyarakat ditertibkan, sandaran ekonomi mereka apa? Orang bisa mati kelaparan. Sampai hari ini tidak ada tawaran solusi jangka pendek dari pemerintah maupun aparat penegak hukum,” ujarnya.
PHI, lanjut Aulia, mendorong skema kemitraan atau joint operation antara perusahaan dan masyarakat sebagai solusi sementara sambil menunggu proses penciutan wilayah izin. Ia menyebut skema serupa telah diterapkan di sektor tambang timah di Bangka Belitung.
“Kemitraan itu bukan hal baru. Tujuannya meminimalkan konflik, meningkatkan keselamatan kerja, dan mengurangi kerusakan lingkungan. Masyarakat tidak dibiarkan menambang liar, tapi di-upgrade kapasitasnya,” jelasnya.
Ia juga mempertanyakan ketegasan pemerintah daerah dan aparat kepolisian. Hingga kini, menurutnya, belum ada kebijakan tertulis yang jelas sebagai dasar penertiban PETI.
“Tidak ada surat edaran, tidak ada keputusan resmi, baik dari gubernur maupun Kapolda. Padahal ini PR lama yang selalu menguji setiap kepala daerah dan Kapolda yang menjabat di Sulawesi Tengah,” kata Aulia.
Menanggapi pernyataan Komnas HAM Sulteng yang mendukung penertiban PETI, Aulia menyampaikan kritik keras. Ia menilai Komnas HAM lebih sering tampil dalam ruang publik ketimbang menyelesaikan kasus secara substantif.
“Komnas HAM itu lembaga negara independen, bukan LSM. Tapi yang kami lihat, perannya sering mentok di publikasi. Coba dibuka ke publik, berapa banyak kasus yang benar-benar diselesaikan dalam lima tahun terakhir,” tegasnya.
Aulia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa konflik tambang di Sulawesi Tengah tidak bisa disederhanakan sebagai hitam-putih.
“Ini bukan soal siapa benar dan siapa salah antara rakyat dan perusahaan. Kesimpulannya satu: negara yang gagal. Kalau negara adil dan mampu menjamin kehidupan warganya, PETI tidak akan pernah lahir,” pungkasnya. (NAS)
