kabar68.Palu – Forum Mahasiswa Kabupaten Parigi Moutong (FMKPM) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (9/10). Aksi ini sebagai respons terhadap usulan rekomendasi pertambangan rakyat sekaligus usulan perluasan wilayah tambang di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).
Dalam aksinya, FMKPM menyampaikan empat tuntutan. Pertama, evaluasi terhadap surat usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan (WP). Kedua, mendesak Dinas ESDM mencabut izin 15 pertambangan yang beroperasi di wilayah Parimo. Ketiga, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai penopang utama ekonomi daerah. Keempat, pemerataan infrastruktur pendidikan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Parimo.
Massa aksi kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Sulteng setelah gagal berdialog langsung dengan Gubernur Sulteng yang tidak berada di tempat. Namun, di DPRD Sulteng, ketua DPRD dan anggota DPR dapil Parimo yang ingin ditemui mahasiswa juga tidak ada di lokasi.
Koordinator Lapangan FMKPM, Abdul Thalib, menegaskan aksi ini lahir dari keresahan masyarakat Parimo atas keberadaan 53 titik lokasi pertambangan yang tersebar di 23 kecamatan.
“Sementara Kabupaten Parigi Moutong itu adalah kabupaten yang menopang sumber pangan terbesar. Makanya itu tidak sesuai dengan peraturan Perda,” ujarnya.
Saat di DPRD Sulteng, mahasiswa hanya ditemui oleh Humas DPRD Sulteng, Nelly Muhriani.
Nelly berjanji akan memfasilitasi FMKPM untuk berdialog langsung dengan anggota DPR dapil Parimo pada Senin mendatang. Janji itu juga sudah dikonfirmasi melalui sambungan telepon dengan salah satu aleg dapil Parimo. (Zar/*Lis)
