PALU – Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (CIKASDA) Sulawesi Tengah (Sulteng) akan melakukan penanganan pasca bencana terkait kerusakan air bersih, drainase, dan talut melalui identifikasi, perencanaan, serta alokasi anggaran reguler. Namun, penanganan permanen tidak dapat dilakukan pada saat bencana sedang terjadi karena merupakan wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menangani darurat seperti pemasangan sandbag atau brondol.
Hal itu dijelaskan Kepala CIKASDA Sulteng, Dr. Andi Ruly Djanggola, SE., M. Si., terkait peringatan dini banjir pada akhir Desember yang melanda beberapa daerah, termasuk banjir ROB yang merendam perumahan dan jalanan pada beberapa daerah di Sulteng akibat kerusakan talut.
“Setelah penanganan darurat selesai, kami akan masuk untuk mengidentifikasi dan merencanakan perbaikan atau rehab talut,” ujarnya saat ditemui di kantor CIKASDA.
Ruly menyampaikan bahwa saat ini tim CIKASDA telah melakukan asesmen di beberapa titik yang akan diajukan untuk penanganan konstruksi pada tahun 2026. Lokasinya meliputi Parigi Moutong, Touna, dan Donggala. Selain itu, permasalahan saluran irigasi dan talut penahan air laut juga telah disampaikan kepada Gubernur Sulteng dalam rapat bersama tim asistensi.
Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi karena Sulteng akan mengalami pemangkasan anggaran sebanyak 1,2 triliun tahun depan, yang setara dengan belanja Pemprov Sulteng pada 2023 2024, yang dialokasikan untuk kegiatan lain. Dampak dari pemangkasan ini adalah pengurangan dana transfer, sehingga CIKASDA berupaya terus mendorong penanganan melalui berbagai sumber pendanaan lainnya seperti APBN, balai-balai, dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Sebagai contoh ia membeberkan, di Morowali terdapat 13 kilometer jalan yang tidak teraspal, dimana satu kilometer dibangun oleh Pemprov dan 12 kilometer lainnya dibantu perusahaan dengan CSR. Di Karopa, perusahaan BTIG juga diminta memberikan akses air bersih kepada masyarakat saat mengajukan izin mengambil air dari sungai.
“Kita melibatkan pihak terkait agar pelayanan ke masyarakat bisa berjalan tanpa terbebani fiskal yang terbatas,” jelas Ruly
Untuk rencana kedepannya, CIKASDA mendapatkan alokasi anggaran dari asistensi untuk menangani air bersih, yang meliputi 30 daerah imigrasi terkait saluran dan pintu air, irigasi, serta talut yang berpotensi rusak saat banjir melanda. Selain itu, sebagai tuan rumah yang ditunjuk pada Fornas 2027 nantinya, hutan kota Palu akan dibuat sebagai kawasan venue yang akan difokuskan pembangunannya tahun 2026.
“Ketersediaan air bersih yang dikeluhkan masyarakat menjadi fokus penanganan 2026. Kami juga akan membangun fasilitas MCK di kawasan wisata Paisupo yang sering dikeluhkan pengunjung karena tidak ada WC representatif, untuk mendukung pariwisata,” tambahnya. (Zar)
