MOROWALI UTARA, – Konflik lahan di area perkebunan sawit di Kabupaten Morowali Utara kembali memicu bentrokan antar kelompok masyarakat. Insiden terbaru terjadi pada Selasa (10/3/2026) sekitar pukul 15.00 WITA di lokasi perkebunan yang selama ini menjadi objek sengketa.
Perwakilan LBH Morowali Utara, Alexander, menjelaskan bahwa konflik bermula dari lahan milik masyarakat yang dibeli sejak 2008. Namun lahan tersebut kemudian masuk dalam area konsesi PT Agro Nusa Abadi (ANA).
“Lahan yang terjadi konflik itu awalnya lahan masyarakat yang dibeli pada 2008. Tetapi kemudian lahan itu masuk dalam kawasan PT ANA,” kata Alexander saat diwawancarai via telepon WhatsApp, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, setelah masyarakat membeli lahan tersebut, muncul persoalan terkait hak guna usaha perusahaan. Situasi semakin rumit ketika kelompok-kelompok lain masuk dan mengklaim lahan yang sama yang belakangan disebut sebagai kelompok claimer.
“Setelah ada konflik terkait HGU PT ANA, masuklah kelompok-kelompok claimer orang yang kami tidak ketahui. Mereka masuk ke lahan milik Yohanes Embon dan kelompoknya,” ujarnya.
Alexander mengatakan konflik dengan PT ANA sebenarnya sudah terjadi sejak awal 2023. Saat itu masyarakat menunjukkan bukti kepemilikan lahan sehingga perusahaan akhirnya mundur dari area kebun yang dipersengketakan.
“PT ANA kemudian mundur dari kebun tersebut setelah kami menunjukkan bukti legalitas kepemilikan bahwa tanah itu belum pernah dibebaskan oleh perusahaan,” katanya.
Namun setelah perusahaan tidak lagi berada di lokasi, kelompok lain justru masuk dan mengklaim lahan tersebut. Alexander menyebut kelompok itu tidak pernah menunjukkan dokumen kepemilikan.
“Kelompok claimer ini tidak pernah menunjukkan alas kepemilikan. Secarik kertas pun kami tidak pernah melihat,” tegasnya.
Masyarakat sempat mencoba menempuh jalur hukum dengan membuat laporan polisi. Namun laporan tersebut tidak dapat diproses karena berkaitan dengan pohon sawit yang berada di atas lahan sengketa.
“Saya sampaikan bahwa yang kami persoalkan bukan pohon sawitnya, tetapi tanahnya. Kami menguasai dan memanen di atas lahan yang kami yakini milik kami,” jelas Alexander.
Ketegangan di lapangan meningkat dua minggu terakhir. Yohanes Embon, salah satu pemilik lahan mengaku insiden serupa juga terjadi pada Minggu lalu. Saat itu jumlah kelompok claimer lebih banyak dibandingkan kelompok Yohanes. Akibatnya, kelompok tersebut berhasil mengambil buah tandan sawit yang sebelumnya telah dipanen oleh pihak Yohanes.
“Kami waktu itu hanya beberapa orang dan kalah jumlah. Mereka membawa preman, sehingga kami memanggil pemilik lahan dan keluarga untuk datang ke lokasi,” katanya.
Situasi itu akhirnya memicu bentrokan antara kedua kelompok. Alexander menegaskan pihaknya justru menjadi korban dalam insiden tersebut.
“Yang diserang adalah kelompok kami,” ujarnya.
Bentrok kembali terjadi pada Selasa sore ketika masyarakat mendatangi lokasi lahan yang dipersengketakan. Dalam kejadian itu terdapat korban luka akibat anak panah.
“Ada dua orang yang terkena busur,” kata Alexander.
Setelah insiden tersebut, aparat kepolisian turun ke lokasi untuk meredam situasi dan mencegah konflik lanjutan.
Alexander menilai konflik terus berulang karena belum ada penyelesaian dari pemerintah daerah. Ia menilai pemerintah terlalu lama menunda penyelesaian sengketa lahan tersebut.
“Pemerintah daerah selalu mengulur-ulur waktu sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepastian. Kami melihat belum ada niat serius untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya.
Ia juga menyoroti status PT ANA di wilayah tersebut. Menurutnya perusahaan hanya menggunakan skema pinjam pakai terhadap lahan masyarakat maupun lahan negara.
“Kalau tanah masyarakat ya pinjam pakai, kalau tanah negara juga pinjam pakai,” ujarnya.
Alexander menambahkan hingga kini masih terdapat perbedaan penafsiran terkait kompensasi lahan yang pernah diberikan perusahaan kepada sebagian pihak.
“Memang pernah ada kompensasi. Itu yang kemudian menjadi perbedaan penafsiran di masyarakat,” katanya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk menyelesaikan konflik lahan tersebut agar bentrokan tidak kembali terjadi di lapangan. (NAS)
