PALU — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) menjajaki kerja sama strategis dengan Universitas Tadulako (Untad) untuk memperkuat sinergi akademis dan advokasi hak asasi manusia (HAM), khususnya di bidang hukum dan lingkungan hidup.
Pertemuan berlangsung di lingkungan Universitas Tadulako dan dihadiri langsung Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Dr. Henry Silka Innah, S.Hut., M.T., didampingi Kepala Biro Kerja Sama Antar Lembaga Gatot Ristanto, S.H., M.M., serta Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah Livand Breemer. Dari pihak Untad, hadir Dekan Fakultas Hukum Dr. Awaluddin, S.H., S.E., M.H. dan Dekan Fakultas Kehutanan Prof. Golar.
Sekjen Komnas HAM RI Henry Silka Innah menyatakan, kerja sama dengan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memperkuat penegakan HAM berbasis keilmuan.
“Sinergi antara Komnas HAM dan dunia akademik sangat strategis untuk membangun kesadaran hukum masyarakat secara lebih ilmiah dan inklusif, khususnya di Sulawesi Tengah,” kata Henry.
Penjajakan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan resmi Fakultas Hukum Untad yang bertujuan memperkuat Tridarma Perguruan Tinggi berbasis nilai-nilai HAM dan keadilan sosial. Sedikitnya ada lima fokus utama yang ditawarkan dalam kolaborasi tersebut.
Kerja sama mencakup penguatan pendidikan dan pengembangan keterampilan mahasiswa di bidang HAM, kolaborasi penelitian dan publikasi ilmiah, penyelenggaraan seminar serta pelatihan HAM, pengembangan program magang dan klinik hukum berbasis HAM, serta peningkatan kapasitas dosen dan peneliti dalam mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam kurikulum.
Dekan Fakultas Hukum Untad Awaluddin menilai kerja sama ini sebagai langkah penting untuk memperkuat peran kampus dalam isu-isu kemanusiaan.
“Kami ingin Fakultas Hukum Untad tidak hanya kuat secara teoritik, tetapi juga hadir langsung dalam penguatan advokasi dan perlindungan HAM di masyarakat,” ujarnya.
Selain bidang hukum, Komnas HAM RI juga menaruh perhatian besar pada kerja sama dengan Fakultas Kehutanan Untad, mengingat kompleksitas persoalan lingkungan dan agraria di Sulawesi Tengah.
Kolaborasi ini diharapkan melahirkan perspektif akademis yang mampu menjembatani konflik sumber daya alam dengan tetap menghormati hak masyarakat lokal dan menjaga kelestarian lingkungan.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah Livand Breemer berharap kerja sama tersebut dapat membentuk peran mahasiswa sebagai agen perubahan.
“Dengan kerja sama ini, kami berharap mahasiswa bisa menjadi duta-duta HAM di mana pun mereka berada,” kata Livand.
Ia menambahkan, keterlibatan mahasiswa dan akademisi sangat penting untuk memperluas pemahaman HAM di tingkat lokal, terutama di wilayah yang rentan konflik sumber daya alam.
Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan pembahasan teknis penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komnas HAM RI dan Universitas Tadulako guna memastikan keberlanjutan program kerja sama di masa mendatang. (NAS)
