Kabar68.Palu – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat, Selasa (14/25).
Rapat ini membahas tujuan Ranperda untuk memberikan ruang bagi masyarakat adat agar hak-hak mereka datap terpenuhi, serta memfasilitasi bantuan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat adat dalam menyelesaikan permasalahan yang kelak akan dihadapi.
“Ranperda ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat adat di Sulawesi Tengah. Hak-hak mereka harus dipenuhi setara dengan masyarakat lainnya,” ujar Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag. M.H anggota Komisi IV Dapil I
Lebih lanjut, Ranperda ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat adat. “Jika ada permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat adat, Mereka bisa meminta bantuan kepada Pemerintah untuk penyelesaiannya. Begitu pula sebaliknya,” tambahnya.
Rapat dihadiri oleh tenaga ahli dari Komisi IV dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda).
Sebagai tindak lanjut, DPRD Sulteng berencana melakukan konsultasi dengan Kementerian Kebudayaan untuk mendapatkan masukan dan penyelarasan terkait Ranperda ini.
Konsultasi ini dianggap penting untuk memastikan bahwa Ranperda yang dihasilkan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mengakomodasi kearifan lokal.
Diharapkan, dengan adanya Ranperda ini, masyarakat adat di Sulawesi Tengah dapat lebih terlindungi dan diberdayakan, serta mampu berkontribusi dengan terlibat dalam pembangunan daerah dan mendapatkan hak-hak mereka sebagai masyarakat adat.(ZAR)
