Kabar68.Palu — Pegiat anti-korupsi, Jeppi, bersama Advokat M. Fadlan dari Firma Hukum Jure & Partners resmi mendaftarkan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Palu, Senin (29/9/2025). Permohonan itu terkait dugaan mandeknya penanganan kasus korupsi pengadaan Chromebook senilaiRp14,3 miliar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.
Jeppi menegaskan, kasus ini sudah dilaporkan sejak Oktober 2024.
“Sudah hampir setahun sejak laporan kami ajukan, penanganankasus ini stagnan, tidak ada kemajuan, bahkan terkesan dihentikan secara diam-diam,” ujarnya di depan PN Palu.
Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan yang terbit pada 10 Februari 2025, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, Dedi Irawan Talingkau, sertaPPK dan PPTK. Namun, menurut Jeppi, hasil pemeriksaan itutidak diikuti langkah hukum yang jelas.
Hal ini juga diperkuat dengan jawaban resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah.
“BPK menyatakan tidak pernah menerima permohonan perhitungan kerugian negara dari Kejati Sulteng terkait kasus ini. Ini kami maknai sebagai bentuk penghentian penyidikan secara materiel,” jelas Fadlan, kuasa hukum Jeppi.
Ia menambahkan, obyek permohonan praperadilan adalah ketidaktahuan penghentian penyidikan secara materiel oleh Kejati Sulteng.
“Pengajuan praperadilan ini bagian dari kontrol publik terhadap kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi,” kata Fadlan.
Jeppi mendesak agar Kejati segera mengajukan permohonan perhitungan kerugian negara kepada BPKP Sulteng dan melanjutkan proses hukum sesuai aturan.
“Kami menuntut Kejaksaan Tinggi bergerak cepat, janganberlarut-larut. Kepala Dinas Pendidikan Poso dan pihak-pihaklain yang diduga terlibat harus ditetapkan tersangka,” tegasnya.(NAS)
