Kabar68.Palu -Setelah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi Perumda Palu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu kini dibayangi dua kasus baru yang tak kalah mencengangkan.
Dua perkara tersebut yakni, dugaan korupsi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2018–2019, dan pengadaan mobiler di Dinas Pendidikan Kota Palu tahun 2024, yang kerugian negara ditaksir mencapai Rp2,5 miliar.
“Kami sedang fokus menyelesaikan dua perkara ini. BPHTB diperkirakan merugikan negara sekitar Rp2 miliar, dan mobiler sekitar Rp500 juta,” ungkap Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Palu, Junaedi, SH, Selasa (6/10/2025) kepada wartawan di ruang kerjanya.
Menurut Junaedi, kedua kasus tersebut merupakan hasil laporan masyarakat yang telah masuk tahap penyidikan.
Namun kata dia, proses hukum dari kedua kasus dugaan korupsi tersebut belum bisa dilanjutkan karena masih menunggu hasil audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tengah.
“Saat ini tim auditor BPKP hanya tiga orang. Sementara mereka menerima banyak permintaan audit dari berbagai instansi,” kata Junaedi.
Ia menambahkan, kasus BPHTB telah masuk dalam tahap ekspos BPKP, sementara pengadaan mobiler masih dalam tahap klarifikasi data.
Kejari Palu menegaskan tidak akan mentoleransi praktik korupsi, apalagi yang menyangkut sektor pendidikan dan pelayanan publik.
“Semua laporan masyarakat yang masuk akan kami proses hingga tuntas. Kami tidak pilih kasih,” tegasnya.
Sementara rakyat menunggu penuntasan
dan menanti aksi nyata dari Kejari Palu dengan segera menetapkan siapa tersangka dari balik kasus dugaan korupsi yang sudah merugikan uang negara miliaran rupiah.
Sementara itu, di tengah harapan terhadap penegakan hukum, dua kasus ini menjadi ujian bagi integritas kejaksaan dan lembaga audit negara.(lam)
