BUOL – Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) dari seluruh puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Buol menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Buol, Selasa (17/3/2026). Mereka menuntut pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum direalisasikan menjelang Lebaran.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Buol, Kasim Ali, menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran THR nakes disebabkan keterbatasan kemampuan kas daerah.
Ia mengungkapkan, hingga sekitar sepuluh hari sebelum Lebaran, saldo kas daerah belum mampu mengakomodasi total kebutuhan pembayaran THR di lingkungan Pemda Buol yang mencapai sekitar Rp25,4 miliar.
“Bukan karena ada unsur pilih kasih. Kami melakukan pembayaran secara proporsional dan bijak sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujar Kasim.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap memprioritaskan sejumlah kewajiban yang harus segera dibayarkan, seperti siltap ADD tahap I bagi kepala desa dan aparatnya sebesar Rp11,7 miliar, THR PNS guru se-Kabupaten Buol sebesar Rp6,7 miliar, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS kinerja Februari sebesar Rp4,6 miliar, serta honorarium dan jasa dokter serta tenaga kesehatan sebesar Rp2,2 miliar.
Sementara itu, total THR untuk tenaga kesehatan, baik PNS maupun PPPK, diperkirakan mencapai sekitar Rp4,6 miliar.
Kasim menegaskan, pembayaran THR bagi nakes tetap menjadi komitmen pemerintah daerah dan akan direalisasikan setelah Lebaran, menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
Ia juga menambahkan bahwa beban pembayaran tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Buol, sehingga perlu pengelolaan yang cermat agar seluruh kewajiban dapat terpenuhi.
“Intinya tetap akan dibayarkan. Kami mohon pengertian dari seluruh tenaga kesehatan,” tandasnya. (bar)
