Kabar68.PALU – Dua lembaga lingkungan, WALHI Sulawesi Tengah dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulteng, mendesak Kapolda Sulteng yang baru, Irjen Pol Endi Sutendi, untuk menindak tegas aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang semakin masif di wilayah Sulawesi Tengah. Mereka menilai persoalan PETI telah menimbulkan kerusakan ekologis dan kerugian negara dalam skala besar.
Kampanyer WALHI Sulteng, Wandi, mengatakan kegiatan tambang ilegal terus meluas di sejumlah daerah dan menciptakan kerusakan lingkungan serius.
“Tambang emas ilegal bukan hanya merusak hutan dan mencemari sungai, tapi juga memicu bencana ekologis seperti longsor, banjir bandang, dan paparan merkuri yang langsung mengancam keselamatan masyarakat,” ujar Wandi melalui pesan WhatsApp, belum lama ini.
Menurut dia, hilangnya keanekaragaman hayati serta potensi penerimaan negara yang seharusnya masuk ke kas daerah justru “lenyap tanpa jejak” akibat praktik ekstraksi ilegal.
“Selama ini rakyat yang menanggung dampak sosial dan ekologisnya,” tegasnya.
Wandi juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sehingga jaringan pertambangan ilegal dapat beroperasi secara bebas. Ia mencontohkan kawasan Kayuboko sebagai salah satu titik PETI yang dinilai paling parah.
“Aktivitas tambang di sana sudah benar-benar mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal karena tidak ada kendali sama sekali,” katanya.
Lebih jauh, Wandi menyebut pekerjaan rumah terbesar Kapolda baru adalah membongkar struktur jaringan pelaku tambang ilegal.
“Jangan hanya mengejar pekerja di lapangan. Pembiaya dan pengendali aktivitas tambang ilegal ini harus diusut sampai tuntas,” ujarnya.
Ia bahkan menduga adanya oknum aparat yang turut melindungi operasi PETI. “Ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem pengawasan. Jika aparat terlibat, tambang ilegal pasti terus berjalan tanpa hambatan,” ucapnya.
Sementara itu, Koordinator JATAM Sulteng, Moh. Taufik, menilai Kapolda Irjen Pol Endi Sutendi harus menjadikan pemberantasan PETI sebagai prioritas utama. Menurutnya, lemahnya penegakan hukum selama ini membuat praktik PETI tumbuh subur.
“Tambang ilegal sudah bertahun-tahun berjalan di depan mata aparat, tetapi penindakannya tidak pernah menyentuh pihak yang punya modal besar,” kata Taufik pada Selasa (4/11/2025).
Ia mencontohkan PETI di Poboya, Kota Palu, yang menurutnya “hampir berada di halaman depan Polda Sulteng,” namun belum mendapatkan tindakan tegas. Kondisi serupa juga terjadi di Parigi Moutong dan Kabupaten Buol.
“Di pegunungan Busak I, Busak II, dan Pinamula, aktivitas tambang terus bertambah ramai, tapi kami belum mendengar adanya langkah hukum yang signifikan,” ujarnya.
Taufik menegaskan bahwa aparat tidak perlu menunggu laporan masyarakat untuk bertindak.
“Ini wilayah hukum mereka. Begitu ada tambang ilegal, polisi wajib turun. Kesannya selama ini ada keberpihakan terhadap pemodal,” tegasnya.
Ia juga meminta agar penyuplai bahan berbahaya seperti merkuri dan sianida ikut diproses hukum.
“Kalau bahan berbahaya itu ditekan, praktik PETI otomatis melemah,” katanya.
JATAM mencatat kerugian negara akibat PETI di Sulteng mencapai triliunan rupiah per tahun. Karena itu, Taufik meminta Kapolda baru bersikap terbuka dalam mengungkap para pemodal atau beking pertambangan ilegal agar publik dapat mengawasi proses hukumnya.
“Publik berhak tahu siapa yang selama ini melindungi tambang ilegal,” tambahnya.
Irjen Pol Endi Sutendi resmi menjabat sebagai Kapolda Sulteng setelah dilantik Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025). Kedua lembaga berharap Kapolda baru menghadirkan penegakan hukum yang transparan dan berhati-hati, serta benar-benar berani menindak jaringan aktor tambang ilegal yang selama ini tak tersentuh.(NAS)
