Kabar68. Palu – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kota Palu menolak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. IMM menilai program itu tidak siap dijalankan dan justru menimbulkan keresahan karena memicu banyak kasus keracunan siswa.
Sekretaris IMM Cabang Palu, Naim Muttaqin, menyebut Dinas Kesehatan Sulteng sendiri telah menyatakan daerah ini belum siap melaksanakan program MBG. “Sulteng belum siap dari sisi pengelola, infrastruktur, pendamping, maupun pasokan. Karena itu, anggaran MBG lebih baik dialihkan ke pendidikan atau kesehatan,” kata Naim, Kamis (25/9/2025).
IMM menyoroti masyarakat baru mengenal MBG setelah muncul kasus keracunan di Luwuk, Poso, Donggala, dan Banggai Kepulauan. “Program ini dikenal bukan karena manfaatnya, tapi karena racunnya,” tegas Naim.
Ia menilai pemerintah gagal mengelola program tersebut karena tidak menyediakan pendampingan, pelatihan, maupun sosialisasi. Naim juga menuding pemerintah tidak transparan. “Pemerintah sudah menyatakan menghentikan sementara, tetapi faktanya MBG masih berjalan dan keracunan terus terjadi. Vendor dibiarkan tanpa pengawasan,” ujarnya.
IMM mendesak pemerintah membuka transparansi anggaran MBG, mengusut kasus keracunan, dan mengalihkan dana ke sektor lain yang lebih bermanfaat. Mereka juga menilai Gubernur dan DPRD Sulteng tidak tegas dalam mengambil keputusan.
“Mereka selalu bilang akan evaluasi, tetapi tidak ada hasil. Program ini bahkan berjalan tanpa keterlibatan penuh pemerintah,” kata Naim.
IMM memastikan akan terus melakukan advokasi lewat demonstrasi dan rapat dengar pendapat. “Harapan kami jelas, pemerintah harus lebih transparan, selektif, dan proaktif. Anggaran MBG harus dibuka secara terang benderang,” tutup Naim.
Laporan BBC News (17/9/2025) mencatat lebih dari 300 siswa di Banggai Kepulauan keracunan diduga akibat MBG. Sehari kemudian, jumlah korban melonjak menjadi 569 siswa, dan kasus serupa menyebar ke sejumlah kabupaten lain di Sulawesi Tengah. (Nas/*Lis)