Palu, – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diwakili oleh Anggota DPRD Sulteng Moh.Fauzan Adzima A.Hi Yahya, SH menghadiri kegiatan yang digelar oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah akan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Bidang Operasional dalam rangka kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat Tinombala Tahun 2026.
DPRD Sulteng Dukung Sinergi Pengamanan Ramadan dan Idul Fitri melalui Operasi Ketupat Tinombala 2026
Kegitan ini dihadiri juga oleh perwakilan dari Gubernur Sulteng, Kapolda Sulteng, Pangdam palakawira, Danlanal Palu, Kajati Sulteng, serta unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah Lainnya.
Kegiatan ini berlangsung di Convention Hall Swiss-Belhotel, Jalan Malonda No. 12 Kota Palu, Selasa (10/3/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antar lembaga dalam rangka pelayanan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama bulan suci Ramadan serta perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah.
Operasi Ketupat merupakan operasi kepolisian terpusat yang rutin dilaksanakan setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri, dengan fokus pada pengamanan masyarakat, kelancaran arus mudik dan balik, serta menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.
Anggota DPRD Sulteng Moh.Fauzan Adzima A.Hi Yahya, SH menyampaikan bahwa sangat menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi tersebut sebagai langkah penting dalam memastikan kesiapan seluruh unsur terkait dalam menjaga stabilitas keamanan daerah selama momentum Ramadan dan Idul Fitri.
Fauzan juga menegaskan bahwa DPRD Sulteng mendukung penuh langkah-langkah koordinasi lintas sektor yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah guna memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman.
“Rapat koordinasi ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan langkah seluruh pihak, baik pemerintah daerah, TNI, Polri maupun instansi terkait lainnya, agar pelayanan kepada masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri dapat berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia juga berharap melalui Operasi Ketupat Tinombala 2026, pengamanan arus mudik, ketersediaan bahan pangan, mobilitas masyarakat, serta stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tengah dapat terjaga dengan baik dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.(*/SH)
