PALU – Program Bus Trans Palu yang awalnya digagas sebagai solusi mengurangi kemacetan dan polusi udara di Kota Palu, kini dinilai tidak efektif.
Sekretaris Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Palu, Naim menyebutkan, animo masyarakat terhadap program tersebut menurun drastis.
“Yang mana awalnya ramai peminatnya, bahkan banyak penumpang bus yang berfoto-foto dan diekspos ke media sosial pribadi mereka, endingnya sepi laksana kuburan. Yah seperti tempat wisata, hiburannya dapat, tujuan utamanya cacat. Artinya tidak efektif dan efisien,” tegas Naim, Selasa (22/7/2025) di Palu.
Naim menilai, meski memiliki tujuan yang baik, pelaksanaan program tersebut justru terkesan seremonial.
Bahkan, kebijakan mewajibkan ASN menggunakan Bus Trans Palu minimal dua kali seminggu menurutnya bukan solusi konkret.
“Seharusnya pemerintah Kota Palu putar otak, bukan malah putar haluan. Melihat anggaran operasional yang besar, pemerintah seharusnya mencari alternatif lain,” ujarnya.
Naim menjabarkan, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, APBD Perubahan 2024 telah mengalokasikan Rp5,6 miliar untuk biaya operasional Bus Trans Palu selama setahun.
Sementara itu, pada RKPD 2025 dialokasikan Rp17,12 miliar untuk pengadaan dan revitalisasi armada dengan target 36 unit. Biaya operasional bulanan pun diperkirakan mencapai Rp1,8 miliar untuk 24 hingga 26 armada.
“Biaya operasional sebesar itu jika disandingkan dengan pendapatan dari program yang hanya berkisar Rp100 juta hingga Rp400 juta per bulan memang sangat jauh. Ini seperti melawan hukum ekonomi,” ujarnya.
Naim mempertanyakan efektivitas program tersebut, termasuk kontribusinya terhadap penurunan kemacetan dan polusi.
“Apakah ada data yang menunjukkan dengan hadirnya program ini jumlah kemacetan dan polusi berkurang?” tanya Naim.
Kata Naim, IMM Kota Palu mendesak agar anggaran besar tersebut dialihkan ke program lain yang lebih berdampak langsung.
“Kami meminta anggaran operasional ini lebih baik dialokasikan ke program yang memiliki esensi dan feedback nyata. Tidak perlu ajari kami tertib pajak. Masyarakat Kota Palu otomatis tertib pajak asal pemerintah mengelola pajak secara benar, baik, dan transparan,” tegasnya.(NAS)
